Lebih Parah dari Korupsi, Pelaku Peretas Data Pribadi Harus Dihukum Berat, RUU PDP Mendesak Disahkan

- Selasa, 8 Juni 2021 | 16:23 WIB

 

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dinilai sangat penting. Apalagi dengan adanya kejadian belakangan ini, yang menegaskan urgensi PDP">RUU PDP.

"Kalau RUU itu masuk yang jangka 5 tahun, mungkin mudah. Akan tetapi begitu masuk ke prioritas, pasti sulit karena banyak kepentingan," kata anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Forum Legislasi bertema 'Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi.' Menurutnya, PDP">RUU PDP saat ini sudah dua kali masa sidang dibahas dan akan diperpanjang lagi untuk masa sidang ketiga.

Saat ini, pihaknya masih menunggu lampu hijau dari Badan Musyawarah DPR RI untuk bisa mulai dibahas. Padahal, Panitia Kerja (Panja) PDP dibentuk pada 1 September 2020.

Baca Juga: Anggaran Alkes Capai Rp18 Triliun, Bamsoet: Pengadaan Alat Kesehatan Jangan Sampai Bergantung Pihak Asing

"Kami juga dibatasi oleh Badan Legislasi DPR RI. Hal itu karena setiap alat kelengkapan dewan hanya boleh membahas satu UU setiap satu tahun masa sidang," ujarnya.

Dia menambahkan, Komisi I telah melakukan segala upaya. Antara lain dengan rapat dengar pendapat (RDP) dengan banyak mengundang pakar, asosiasi, kunker dan mengunjungi LSM yang bisa memberikan lebih banyak lagi masukan.

Adapun Direktur Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan, bila berbicara tentang ekonomi digital, maka salah satu komponennya adalah data. Bahkan saat sidang dengan DPR pada 2019, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa Data is the New Oil.

Baca Juga: Ponpes Pun Mulai Garap Potensi Ekonomi Wisata

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X