Pemerintah Diminta Upayakan Tambahan Kuota Haji

Red
- Senin, 7 Juni 2021 | 01:00 WIB
SM/dok - Muhadjir Effendy (b01m)
SM/dok - Muhadjir Effendy (b01m)

  • Setelah Dua Tahun Batal Berangkat

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Silaturahmi Haji dan Umrah Indonesia (DPP Sahi) meminta pemerintah melakukan komunikasi intensif kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar mendapat tambahan kuota haji pada musim haji berikutnya setelah berakhirnya pandemi Covid-19.

”Ini sebagai solusi dalam mengatasi daftar tunggu calon jemaah haji yang semakin panjang dan lama karena saat ini telah mencapai lebih dari empat juta orang yang antri dengan rata-rata masa tunggu lebih dari 21 tahun,” kata Ketua Umum DPP Sahi Abdul Khaliq Ahmad, kemarin.

Abdul menyatakan DPP Sahi menghormati dan memahami keputusan pemerintah yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan aktual, rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan syari dalam pengambilan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji.

Pihaknya juga telah menginstruksikan kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sahi seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan keputusan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji ini dengan benar dan proporsional kepada masyarakat.

”Khususnya agar calon jemaah haji memahami kebijakan ini dengan benar dan tidak terprovokasi dengan opini yang menyesatkan, berita hoaks, dan ujaran kebencian dari kelompok manapun,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia pada 1442 H/2021 Masehi. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menag No 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, keselamatan jamaah menjadi pertimbangan utama diambilnya keputusan tersebut. Pihaknya menilai, kesehatan dan keselamatan jiwa jamaah lebih utama dan harus dikedepankan di tengah pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) yang masih melanda dunia.

Dana Haji Aman

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memastikan dana haji aman. Dirinya juga menegaskan dana haji tidak diinvestasikan di sektor infrastruktur.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

X