Kompetensi Itu Syarat Komisaris BUMN

- Minggu, 6 Juni 2021 | 01:27 WIB
Foto: Facebook Slank
Foto: Facebook Slank

Penunjukan Abdi Negara Nurdin, sebagai Komisaris Independen PT Telkom (Persero) Tbk. ramai menjadi perbincangan publik.

Sebagian masyarakat menilai penunjukan gitaris grup band Slank itu dianggap sekadar balas jasa.

Sementara itu, pihak Kementrian BUMN menangkis suara-suara sumir di masyarakat. Mereka menyampaikan sejumlah alasan.

Bagaimana sesungguhnya proses pengisian jabatan komisaris BUMN itu dilakukan?

Bagaimana pula etika yang harus diperhatikan agar pengisian jabatan itu tidak menimbulkan gejolak di masyarakat? Pakar hukum tata negara dan administrasi publik Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Dr Jawade Hafidz menyatakan untuk mengangkat seseorang menduduki jabatan penting dalam perusahaan milik negara sepatunya melewati tahapan tertentu.

Misal, dibuat mekanisme fit and proper test yang jamak dilakukan selama ini. Mekanisme itu dipakai sebagai upaya melihat kompetensi, kemampuan dan kredibilitas calon.

Apalagi, kata dia, ini di dalam lingkungan BUMN terkemuka dengan perusahaan yang besar.

Diharapkan orang yang memegang kendali di dalamnya adalah mereka yang memiliki kecakapan dan loyalitas kuat.

Menurut Jawade tidak perlu memandang siapapun orangnya termasuk dari lingkaran publik figur atau bukan, apabila mekanisme itu dijalankan akan didapat sosok yang pantas.

Dosen Ilmu Pemerintahan dan Politik Undip Dr Teguh Yuwono mengatakan penunjukan personel grup musik Slank yang kini menjabat komisaris BUMN terkemuka sebenarnya tidak perlu terlalu diributkan.

Sebab dirinya yakin jika yang menunjuk adalah pejabat pemerintah maka pasti telah melewati pertimbangan dan pemikian secara matang.

Diisi oleh figur kompeten dengan standar minimal yang terlampaui dari ekspektasi. Selain itu tentunya akan muncul saran dan masukan dari tim sebelum seseorang ditunjuk untuk menduduki jabatan yang prestisius.

”Kalau pun itu dikembalikan kepada hak menteri, maka sepatutnya harus kita hormati.

Beri kesempatan komisaris baru ini menjalankan tugasnya. Barulah nanti apabila di kemudian hari dianggap tidak cakap, biarlah juga menteri yang memutuskan akan diganti orang lain atau bagaimana,”kata dia Sementara itu pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Dr Hardiwinoto SE MSi menyebutkan, secara ekonomi untuk penunjukan komisaris BUMN harus ada kriteria-kriteria dan melihat kompetensi yang dimiliki terlebih dahulu.

”Apalagi komisaris independen itu kan juga untuk mewakili masyarakat.

Karena itu sebelum memilihnya bisa dilakukan public hearing terlebih dahulu untuk mendapatkan opini publik kirakira kriteria apa yang perlu diberikan.

Dari kriteria yang disodorkan tersebut, baru kemudian merujuk ke nama siapa-siapa saja yang pantas, yang memiliki kompetensi dan memenuhi kriteria tersebut,” jelasnya. Untuk Telkom misalnya, mau mencari kriteria seperti apa, kriteria keuangan, atau SDM atau misal kriteria untuk ekspansi investasi.

Kriteria kepantasan ini dibuat lebih dahulu baru kemudian mencari siapanya. Apakah yang ditunjuk sudah sesuai? Hardi menyebut bisa melihat rekam jejak selama ini. Atau bisa dicari jejak digitalnya apakah yang ditunjuk tersebut sesuai dengan kriteria dan kompetensi yang diharapkan.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Target 8 Kursi, PKB Kota Semarang Gelar Evaluasi

Minggu, 26 September 2021 | 19:45 WIB

CSIS: Komunikasi Politik Airlangga Hartarto Kuat

Minggu, 26 September 2021 | 17:40 WIB
X