PP Produk Tembakau Tekan IHT, Serikat Pekerja Rokok Minta Jokowi Batalkan Revisi

Ant
- Jumat, 4 Juni 2021 | 20:04 WIB
Tembakau (Foto Istimewa)
Tembakau (Foto Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM) meminta agar Presiden Joko Widodo membatalkan rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

"Pembatalan revisi bertujuan untuk menjaga kelangsungan sektor industri hasil tembakau (IHT) dan tenaga kerja di dalamnya," kata Ketua Umum RTMM Sudarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (4/6).

Revisi PP 109/2012 dinilai akan memberikan tekanan luar biasa terhadap IHT. Revisi tersebut di antaranya, memperbesar peringatan kesehatan menjadi 90 persen dan larangan total iklan serta promosi produk.

Sudarto menambahkan, saat ini belum ada inisiatif konkret untuk melindungi para pekerja yang terlibat dalam IHT. Padahal, hal ini disyaratkan pada Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Baca Juga: Rossi Siap Lanjutkan Tren Positif di Catalunya

Sudarto menjelaskan saat ini, IHT dan pekerjanya harus berjuang sendiri mempertahankan kelangsungan usaha di tengah himpitan pandemi dan berbagai pemberitaan yang mendiskreditkan IHT.

"Faktanya sampai hari ini tidak ada sektor industri lain yang mampu menyerap petani tembakau dan pekerja industrinya, terlebih dapat memberikan kompensasi ekonomi yang setidaknya sama dengan IHT,” tegas Sudarto.

Ia khawatir, revisi yang memperberat IHT akan berujung pada pilihan sulit, yaitu PHK para pekerja IHT.

Baca Juga: Dewan Mahasiswa USM Gelar Dialog Satu Tuju USM Jaya

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rehab Rumah Tak Layak Huni, BRI Gombong Bantu Rp 50 Juta

Selasa, 21 September 2021 | 21:46 WIB

RK: Siap-siap Hidup dengan Covid-19 Sebagai Endemi

Selasa, 21 September 2021 | 17:32 WIB
X