Awali Kunjungan Kerja Sumba, Menteri Suharso Tinjau Bendungan Kambaniru Hingga Food Estate Sumba Tengah

- Jumat, 4 Juni 2021 | 18:35 WIB
Foto: suaramerdeka.com/Dok
Foto: suaramerdeka.com/Dok

SUMBA, suaramerdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memulai Kunjungan Kerja ke Sumba, Nusa Tenggara Timur dengan mengunjungi Bendungan Kambaniru di Sumba Timur, Jumat (4/6).

Bencana banjir yang terjadi April 2021 lalu mengakibatkan kerusakan yang berujung pada putusnya as bendung sisi kanan sepanjang 80 m serta rusaknya area hilir Sungai Kambaniru, baik permukiman penduduk dan fasilitas umum.

Kerusakan ini mengakibatkan saluran irigasi tidak bisa mengalirkan air ke daerah irigasi seluas 1.400 hektare.

Kebutuhan rehabilitasi Bendungan Kambaniru mencapai 90 miliar rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 67,5 miliar rupiah dan APBN 2022 sebesar 22,5 miliar rupiah.

Baca Juga: Semua Penumpang yang Mengikuti Penerbangan Telah Dinyatakan Sehat dan Terverifikasi

"Penanganan Bersifat darurat dengan merencanakan tanggul di hulu sungai sejauh 300 meter dari as sungai dengan menggunakan beronjong, dengan tujuan mengalirkan air ke intake existing dengan saluran pengalih sehingga air mengalir kembali ke saluran irigasi," ujar Menteri Suharso dalam keterangan resminya yang diterima suaramerdeka.com, Jum’at 4 Juni 2021.

Dari Bendungan Kambaniru, Menteri Suharso mengunjungi Universitas Kristen Wira Wacana Sumba di Prailiu, Sumba Timur. Audiensi tersebut membahas sejumlah topik penting, meliputi pengembangan teknologi, energi baru dan terbarukan, produksi daging di Sumba, hingga pentingnya ekologi sabana.

"Kurikulum yang membahas segala keunggulan, segala potensi Sumba, itu menjadi spesifik yang harus kita kembangkan, misalnya ada program studi ekologi. Sekolah itu, kuliah itu, akan sukses, berhasil, kalau apa yang kita dapatkan di sekolah, bisa kita tumpahkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kemudian mendorong kita menjadi produktif dan membuat orang di sekitar kita merasa manfaat, sama-sama kita membangun Indonesia," imbuh Menteri Suharso.

Baca Juga: WVI-LaporCovid-19: Informasi Vaksinasi COVID-19 Belum Diterima Masyarakat secara Utuh

Menteri Suharso melanjutkan kunjungan kerja ke Embung Loku Jangi yang menjadi salah satu sumber pengairan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan (FE/KSPP) Sumba Tengah.

Didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Menteri Suharso membahas pentingnya FE/KSPP Sumba Tengah dengan komoditas utama padi dan jagung yang diarahkan mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional, termasuk mengantisipasi krisis pangan melalui pengembangan KSPP di luar Jawa, sekaligus meningkatkan produktivitas dan meningkatkan Indeks Pertanaman.

Pada 2021, pemerintah memfasilitasi luas tanam seluas 10.000 hektare, meliputi padi sekitar 5.600 hektare dan jagung sekitar 4.400 hektare.

"Bentuk fasilitasi yang telah diberikan selama ini, terutama penyediaan sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian baik sebelum panen dan pasca panen, sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta sarana air pertanian, termasuk sumur bor panel surya. Selama ini, pelaksanaan FE/KSPP tersebut melibatkan sekitar 91 kelompok tani padi dan 87 kelompok tani jagung setempat," ungkap Menteri Suharso di Bukit Jokowi yang terletak di tengah FE/KSPP Sumba Tengah.

Pengembangan FE/KSPP di Kabupaten Sumba Tengah menghadapi beberapa isu dan tantangan, terutama terkait irigasi pertanian, sarana produksi pertanian, off-taker pemasaran hasil panen, serta kelembagaan korporasi petani.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas mendorong optimalisasi sarana dan prasarana sumber daya air, baik air permukaan yang meliputi embung, bendungan, long-storage, jaringan irigasi, maupun air tanah, guna menyokong secara penuh target luas tanam sekitar 10.000 ha.

Selain itu, menyediakan sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) terutama belalang, menindaklanjuti kemitraan bisnis dengan off-taker yang selama ini sudah diinisiasi.

Memastikan penggunaan varietas unggul adaptif dan teknis budidaya pertanian konservasi, hingga melaksanakan pendampingan dan fasilitasi kepada Gabungan Kelompok Tani yang sudah terbentuk untuk diarahkan pada pengembangan korporasi petani.

"Sebagai clearing house pembangunan, Bappenas bertugas untuk memastikan perencanaan berjalan selaras dengan penganggaran agar setiap pembangunan berjalan dengan optimal," tegas Menteri Suharso.

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PMI DIY Salurkan Bantuan bagi Korban Erupsi Semeru

Selasa, 7 Desember 2021 | 23:28 WIB

Kemenag Raih Anugerah Meritokrasi KASN 2021

Selasa, 7 Desember 2021 | 21:40 WIB

Safar: Program JKN KIS, Jaminan Kesehatan yang Mumpuni

Selasa, 7 Desember 2021 | 14:07 WIB
X