Batal Haji, Dana Haji Bisa Diambil Melalui Tiga Pilihan

- Jumat, 4 Juni 2021 | 15:22 WIB
Kakanwil Kemenag Jateng, Musta'in Ahmad. Foto: Kemenag
Kakanwil Kemenag Jateng, Musta'in Ahmad. Foto: Kemenag

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pemerintah Indonesia tahun 2021 kembali tidak memberangkatkan jamaah haji seperti tahun lalu akibat masih pandemi Covid-19.

Bagi calon jamaah haji yang tertunda di tahun ini juga bisa mengambil dana hajinya.

Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah Musta’in Ahmad menjelaskan, dana haji yang sudah disetorkan akan aman di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Musta’in menjelaskan, dana haji itu bisa diambil melalui 3 pilihan. Pertama membiarkan dana tidak diambil dan dikelola oleh BPKH yang nanti manfaatnya diterima jamaah yang bersangkutan.

Baca Juga: Pimnas PPI Dukung Penguatan Pertahanan Negara dengan Penyediaan Alutsista

"Kedua dana pelunasan boleh diambil dan tahun tahun depan masih dapat kuota dan harus melunasi lagi di 2022. Lalu ketiga diambil semua pelunasan dan dana setoran awal. Kalau ini dilakukan nomor porsi akan hilang dan jika akan mendaftar lagi akan kembali ke antrian awal, "jelasnya, di Semarang, Jumat 4 Juni 2021.

Dengan tidak adanya pemberangkatan haji, daftar tunggu haji di Jawa Tengah tentu akan bertambah lama. Jika mendaftar hari ini akan mendapatkan perkiraan berangkat 29 tahun.

Musta’in menuturkan di 2020 calon jamaah haji yang tertunda berangkat tidak ada yang mengambil semua. Sedangkan yang mengambil dana pelunasan ada 297 jamaah.

"Untuk tahun ini belum diketahui karena masih baru saja pengumuman pembatalan," ungkapnya.

Baca Juga: Batal Haji, Kemenag Jateng Gandeng Penyuluh Sosialisasikan dan Dampingi Calon Jamaah

Sementara itu Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Ramadan Harisman menambahkan sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M ada tujuh tahapan pengembalian setoran pelunasan.

Pertama, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji dengan menyertakan syarat berikut: a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Kedua, permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Ketiga, Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

Keempat, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT.

Kelima, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

Keenam, BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT

Ketujuh, jemaah menerima pengembalian setoran pelunasan melalui nomor rekening yang telah diajukan pada tahap pertama.

Halaman:
1
2

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X