Terapan Teknologi Netral, Menteri Johnny: 5G Butuh Dukungan Infrastruktur yang Besar

- Jumat, 4 Juni 2021 | 06:15 WIB
PELUNCURAN 5G: Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate  dalam Peresmian 5G di Kantor Wali Kota Surakarta. (suaramerdeka.com / dok)
PELUNCURAN 5G: Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Peresmian 5G di Kantor Wali Kota Surakarta. (suaramerdeka.com / dok)

Dalam kesempatan tersebut Menteri Johnny mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 lalu, bahwa  pembangunan infrastruktur teknologi 5G harus memperhatikan dampaknya.

Baca Juga: WhatsApp Bisnis Diperbarui, Fitur Ditingkatkan, Interaksi dengan Pelanggan Lebih Efisien

"Harus diperhatikan dampaknya dan kami mitigasi risikonya, agar deploy atau penerapan 5G di Indonesia bermanfaat untuk kepentingan bangsa, rakyat dan masyarakat kita.

Secara spesifik Presiden juga mengingatkan mengenai teknologi 5G yang kecepatannya mencapai 20 sampai 100 kali itu jangan sampai di hilirnya mengganggu.

"Kalau pemerintah membuat regulasi, mengambil bagian bersama-sama operator seluler membangun ICT infrastruktur di sisi hulu upstream, maka kita juga harus memastikan di sisi hilir, di downstream agar pemanfaatan teknologi baru ini berguna bagi kita. Jangan menjadi tempat berkembangnya radikalisme, jangan menjadi tempat berkembangnya transnational ideology yang menabrak ideologi bangsa kita," tandasnya.

Baca Juga: Memori Smartphone Penuh dari WhatsApp, Ini Cara Menghapusnya

Menteri Johnny mengaskan bahwa teknologi 5G harus menjadi fondasi bangsa yang kuat untuk mengimplementasikan, menghadirkan dan membumikan ideologi Pancasila di dalam hati dan kehidupan keseharian masyarakat.

Menurut Menteri Johnny, pembangunan infrastruktur TIK juga harus didukung di sisi hilir dengan pemanfaatan teknologi digital yang begitu berkembang untuk kepentingan masyarakat dari berbagai aspek ekonomi digital, termasuk e-commerce.

"Jangan sampai  kita membangun 5G, tetapi hilirnya dikuasai oleh teknologi atau kepentingan yang bukan kepentingan Indonesia," ujarnya.

Menkominfo memastikan bahwa digital ekonomi, digital culture, digital society dan digital government, serta berbagai ekosistem digital lainnya harus dikuasai dalam negeri.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Munas Alim Ulama, PPP Jajaki Dukungan Capres

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:10 WIB

Saatnya, Kawasan Selatan Jabar Jadi Sasaran Menawan

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:32 WIB
X