Jika Haji 2021 Batal, DPR: Bukan Kesalahan Pemerintah

- Kamis, 3 Juni 2021 | 09:12 WIB
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi ibadah haji. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com  - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai apabila tahun ini pemberangkatan jamaah haji terpaksa harus kembali batal seperti tahun lalu, bukan menjadi kesalahan pemerintah Indonesia.

“Sepertinya jamaah haji belum tentu berangkat di tahun ini. Saya kira bila ini terjadi (pembatalan pemberangkatan) ini kesalahannya bukan di Indonesia, jika Saudi menutup akses bagi jamaah haji di luar 11 negara,” kata Yandri.

Yandri Susanto mengatakan keputusan haji tahun ini sudah menjadi kesepakatan dalam rapat. “Saya memimpin rapat secara tertutup. Berbicara dari hati ke hati. Kami dengan Menag akan mengumumkan tentang pelaksanaan haji tahun ini. Sama, semua sudah kami bahas dari A sampai Z," kata Yandri.

Baca Juga: Tiga Pejabat Eselon II Sekretariat Kabinet Dilantik dan Diambil Sumpah Jabatan

Diakui, Pemerintah Indonesia akan sulit untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengingat kebijakan itu sepenuhnya menjadi kewenangan Arab Saudi.

Namun dia mengapresiasi persiapan skenario dan mitigasi penyelenggaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

“Kita berikan kesempatan kepada Gus Menteri untuk melapor kepada Presiden. Karena otoritas tertinggi di negara kita ada di Presiden,” jelas Ace.

Baca Juga: Metrologi untuk Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat di Era Pandemi

Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq menambahkan keselamatan jiwa itu menjadi sangat penting. Untuk itu, jika memang akan ada keputusan pembatalan keberangkatan, publik harus mendapat penjelasan bawah keputusan itu demi kepentingan jamaah itu sendiri.

“Soal kesehatan dan keselamatan jiwa. Ini yang perlu disampaikan. Perlu dijelaskan bahwa keselamatan jiwa itu menjadi sangat penting,” kata Maman.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X