Data BPJS Kesehatan Bocor, DPR Akui RUU PDP Terganjal Aturan Kelembagaan

Red
- Rabu, 2 Juni 2021 | 19:44 WIB
Data Personal (Ilustrasi Pikiran Rakyat)
Data Personal (Ilustrasi Pikiran Rakyat)

Pembeli bisa menguji kelengkapan data itu dari 100.002 sampel secara gratis, sebelum membeli seluruh data senilai 0,15 per bitcoin (Rp 70 juta-80 juta).

Bobby mengatakan, meski RUU PDP belum disahkan, kejadian kebocoran data seperti yang menimpa BPJS Kesehatan masih bisa diatasi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan regulasi di sektor kesehatan.

Baca Juga: Update Kasus Virus Corona di Indonesia 2 Juni 2021, Pasien Sembuh 6.022 Meninggal 185 Orang

"Artinya, bukan berarti ada kekosongan hukum," ujarnya.

Hanya saja, yang menjadi kelemahan saat ini adalah tidak adanya otoritas independen yang menindak pelanggaran data pribadi.

"Bila tidak ada badan otoritas independen atau lembaga pengawasnya berada dibawah cabang kekuasaan eksekutif, masyarakat hanya bisa pasrah saja," ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menginvestigasi kebocoran data di Raid Forums identik dengan data BPJS Kesehatan.

"Dari sampel itu kami menemukan bahwa data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi dilansir dari Kata Data, pekan lalu (21/5).

Kementerian Kominfo juga telah memutus akses ke tautan unduh data dan memblokir Raid Forums.

Kemudian, pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem informasi lembaga asuransi terbesar di Indonesia itu.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Safar: Program JKN KIS, Jaminan Kesehatan yang Mumpuni

Selasa, 7 Desember 2021 | 14:07 WIB
X