Data BPJS Kesehatan Bocor, DPR Akui RUU PDP Terganjal Aturan Kelembagaan

Red
- Rabu, 2 Juni 2021 | 19:44 WIB
Data Personal (Ilustrasi Pikiran Rakyat)
Data Personal (Ilustrasi Pikiran Rakyat)

Selain itu, DPR belum mengesahkan RUU PDP karena masih menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

"Ini agar bisa dilakukan penjadwalan rapat lanjutan RUU PDP," kata Bobby.

Sedangkan, Bamus belum menugaskan rapat karena terpotong masa reses beberapa bulan lalu.

Reses merupakan waktu bagi anggota DPR bertemu dengan konstituen guna menjaring aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Pemkot Sediakan 2,5 Persen Kuota ASN untuk Disabilitas, Juga Bantu Pelaku UMKM

Akibatnya, UU Pelindungan Data Pribadi sulit dikebut selesai sesuai target. Padahal Maret lalu, Komisi I DPR menargetkan RUU PDP rampung Mei.

Target itu pun sebenarnya mundur beberapa kali, dari rencana awal 2019. Kemudian, ditarget selesai November 2020. Lalu molor menjadi Desember 2020, kemudian hingga saat ini belum juga rampung.

RUU PDP mendesak untuk disahkan karena berulangnya peristiwa kebocoran data. Terbaru, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan di situs dark web Raid Forums.

Baca Juga: Kompleksitas Pemilu 2024, Bawaslu Minta Kualitas SDM di Daerah Ditingkatkan

Akun penjualnya mengklaim data itu berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, e-mail, bahkan 20 juta data memiliki foto pribadi.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Banjir Bandang di Garut, 21 Rumah Rusak

Minggu, 28 November 2021 | 08:42 WIB

Rais Aam PBNU Putuskan Muktamar 17 Desember

Jumat, 26 November 2021 | 23:03 WIB
X