Data BPJS Kesehatan Bocor, DPR Akui RUU PDP Terganjal Aturan Kelembagaan

Red
- Rabu, 2 Juni 2021 | 19:44 WIB
Data Personal (Ilustrasi Pikiran Rakyat)
Data Personal (Ilustrasi Pikiran Rakyat)

JAKARTA, suaramerdeka.com - 279 Juta data peserta BPJS Kesehatan, diperjualbelikan di situs dark web Raid Forums.

Namun, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur soal pelanggaran data pribadi belum juga disahkan.

DPR mengakui masih menemui kendala untuk mengesahkan regulasi itu.

"Hal substansial yang belum mencapai kesepakatan adalah belum adanya usulan dari pemerintah terkait kelembagaan badan otoritas independen," ujar Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, dilansir dari Kata Data, Rabu (2/6).

Baca Juga: Efek Lebaran, Nilai Tukar Petani Jateng Periode Mei 2021 Meningkat

Usulan terkait otoritas independen itu seharusnya akan menjadi rujukan peraturan teknis.

Dan nantinya aturan tersebut akan mengatur mengenai kewajiban pengendali data baik lembaga publik atau swasta.

"Wacana yang berkembang, bentuk kelembagaan ini apakah seperti di Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR), tidak di bawah lembaga negara, atau sebaliknya," ujar Bobby.

Baca Juga: Bandara Jenderal Soedirman Mulai Beroperasi, Ganjar : Bantu Pengembangan Wilayah Selatan

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

LRT Kecelakaan di Cibubur, Diduga Human Error

Senin, 25 Oktober 2021 | 20:52 WIB
X