RUU KUHP Dilengkapi Asas Kepastian dan Keadilan

Red
- Selasa, 1 Juni 2021 | 18:15 WIB
foto:istimewa
foto:istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Ada dua hal menarik yang tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dua hal tersebut yakni asas kepastian dan keadilan. Menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dhahana Putra, asas keadilan belum termaktub ke dalam KUHP saat ini.

RUU KUHP itu pendekatannya dua perspektif, kepastian dan keadilan. Pada saat ada suatu case (kasus), walaupun itu ada di norma, ada di pasal, tapi tidak menunjukkan keadilan, maka hakim memprioritaskan nilai-nilai keadilan,” kata Dhahana saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif "Indonesia Menyapa" dengan RRI Pro 3.

Lebih lanjut Dhahana menjelaskan, keadilan itu menjadi suatu nilai yang hakiki dalam konteks yang ada pada RUU KUHP. Contohnya ada seorang ibu yang mencuri singkong untuk memenuhi kebutuhannya karena lapar.

Akan tetapi hakim memutus dia untuk dipidana penjara. Ibu itu kemudian menuntut, dimana rasa keadilannya, hanya karena mencuri singkong mengapa dapat dikenakan hukuman bui.

Baca Juga: Seleksi CASN Rembang , Kembali Dibuka Formasi Khusus Disabilitas

“Itulah kalau pendekatan KUHP sekarang ya seperti itu, (kena) pidana dia. Dia mau rentan, dia nggak punya uang lah, pokoknya kalau sudah perbuatan pidana, sanksinya penjara. Nah ini menjadi suatu soal kan,” katanya, Selasa (25/05/2021) siang.

“Maka pada saat bicara kasus orang yang mengambil (mencuri) singkong, mengambil sandal jepit, hanya ‘kepastian’ dikedepankan. Tapi kalau RUU KUHP ini pendekatan ‘keadilan’, dan hakim bisa memerintahkan tidak perlu pidana penjara,” ujar Dhahana yang membawakan materi dengan tema “Perkembangan Penyusunan RUU KUHP".

RUU KUHP dinilai Dhahana sejalan dengan konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan memberikan ruang kepada si pelaku untuk memperbaiki diri, memberikan suatu tanggung jawab, juga meningkatkan pengetahuan atau keterampilan baginya supaya dapat berguna di masyarakat kelak.

Baca Juga: Perjuangan Jadikan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Internasional Terus Diupayakan

“Jadi kalau kita lihat antara KUHP yang sekarang ini dengan pemasyarakatan tidak sinkron. Yang satu (KUHP) pendekatannya ‘perbuatan’, yang satu (RUU KUHP) terkait ‘pembinaan narapidana’ atau treatment of offenders,” jelas mantan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Sumber: kemenkum ham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tertinggi Kesembuhan Pasien Covid-19 di Jateng

Senin, 20 September 2021 | 01:10 WIB

Kreativitas lewat Film tentang Rara Mendut

Senin, 20 September 2021 | 01:00 WIB

Peradi Pemalang Luncurkan Pusat Bantuan Hukum Gratis

Minggu, 19 September 2021 | 18:02 WIB

Immune Booster Disalurkan ke Korban Banjir Lebak

Minggu, 19 September 2021 | 11:16 WIB

Membiasakan Hidup Bersama Covid-19

Minggu, 19 September 2021 | 00:34 WIB

Pandemi dan Keseimbangan Hidup

Minggu, 19 September 2021 | 00:21 WIB
X