Izin IMB Tidak Dihapus, Hanya Disederhanakan

- Selasa, 1 Juni 2021 | 09:54 WIB
ilustrasi IMB (infopublik)
ilustrasi IMB (infopublik)

PEMERINTAH kini gencar dalam mengupayakan peningkatan iklim investasi dengan menghapus beragam kendala menyusul kehadiran UU Cipta Kerja, salah satunya menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lantaran menghambat investasi.

Penghapusan izin IMB itu menyusul diterbitkannya PP Nomor 16 Tahun 2021 tentag pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PP itu merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya untuk membangun atau mengubah fungsi dan teknis bangunan Pemerintah menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, Pemerintah membentuk inspektur pembangunan yang langsung mengawasi pembangunan di suatu kawasan, termasuk permukiman.

Baca Juga: Pembatasan Covid-19 Parsial Diperpanjang Filipina hingga Pertengahan Juni

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Ratna Kawuri mengatakan lewat mekanisme PBG, siapa pun yang ingin membangun harus menyesuaikan dengan tata ruang. Misal, wilayah itu hanya boleh membangun untuk rumah maka hanya boleh dibangun untuk rumah.

Ratna mengatakan pendirian bangunan kini tidak lagi berbasis izin namun berbasis tata ruang dan kebutuhan tata ruang. Dengan demikian, tidak ada penghapusan IMB hanya istilahnya menjadi persetujuan dasar dari sebelumnya izin dasar.

"Dengan PBG itu malah menyederhanakan proses dan syarat seusai dengan regulasi. Jadi malah proses dan persyaratannya lebih mudah karena tidak harus pakai gambar dan lain sebagainya," katanya. Dengan PBG ini, lanjut Ratna akan mempermudah investasi karena ada penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi.

Baca Juga: Bappenas Bahas Reformasi Sistem Kesehatan Nasional hingga Prioritas Sektor Kesehatan di 2022

"Justru yang kita inginkan dengan adanya penyederhanaa proses maupun persyaratan akan mempermudah investasi. Dengan UU Cipta Kerja kemudian ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan peraturan pelaksana dibawahnya tujuannya memberikan kepastian kemudahan investasi berikut ekosistem investasi pendukung," ungkapnya.

Ratna menambahkan kewenangan PBG ada di Kabupaten Kota namun jika masing-masing kabupaten kota ada perda PBG bisa ditanam di sistem OSS dan bisa mempermudah proses. Terkait sanksi, bila tidak sesuai PBG, maka pemilik bangunan gedung bisa dikenai sanksi seperti tertulis dalam Pasal 12.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

RK: Kita Tak Pernah Merencanakan Pembangunan Ibukota

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:42 WIB
X