Separuh Lebih Posko Belum Memiliki Fasilitas Karantina

- Senin, 31 Mei 2021 | 10:36 WIB
 Jubir Pemerintah untuk Covid-19, Wiku Adisasmito. (suaramerdeka.com / dok)
Jubir Pemerintah untuk Covid-19, Wiku Adisasmito. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA,suaramerdeka.com – Hingga saat ini  dari 18.638 posko atau 55,2 persen di antaranya belum memiliki fasilitas karantina terpusat.

Pos komando (posko) Covid-19 berperan penting memastikan karantina mandiri selesai dilakukan. Agar posko berjalan, Satgas Covid-19 memantau jalannya operasional dan fungsi posko.  

Satgas Penanganan Covid-19 menegaskan untuk menekan penularan Covid-19 pascalibur panjang mudik Lebaran karantina mandiri wajib dilakukan. Untuk itu warga yang baru pulang bepergian untuk melakukan karantina mandiri 5 x 24 jam.

Baca Juga: Kapolresta Banyumas Pantau Rapid Test Antigen Karyawan Pabrik

"Posko, berperan penting memantau karantina mandiri, dan memantau kasus positif baru yang ditemukan di wilayahnya agar dapat ditangani sedini mungkin," kata Jubir Pemerintah untuk Covid-19, Wiku Adisasmito.

Satgas di pusat meminta posko menyesuaikan kondisi di lapangan dalam upaya penanganan. Misalkan, memilih opsi karantina mandiri di rumah masing-masing dengan catatatn , rumah karantina sudah lulus kelayakan dan dipantau berkala.

Bagi posko di daerah yang memiliki kendala, Wiku meminta melaporkan ke jajaran pemerintah di atasnya, yaitu jajaran di tingkat kecamatan ataupun pemerintah kabupaten/kota sebagai supervisor posko.

Baca Juga: India Pastikan Punya 120 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Digunakan Juni Mendatang

Pelaporan ini secara berjenjang akan diterima oleh pemerintah pusat.  "Pemerintah pusat berkomitmen akan mencari solusi dari permasalahan yang ada secara berimbang," kata Wiku.

Satgas menyatakan melihat perkembangan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir, menuntut semua pihak untuk bersiaga menyusul meningkatnya jumlah kasus pascaIdul Fitri harus diikuti kesiagaan pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat menghadapi potensi lonjakan

"Adanya potensi kenaikan kasus masih dapat terjadi jika melihat data mobilitas penduduk yang melakukan pergerakan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Baik yang keluar dan kembali ke wilayah Jabodetabek sejak pengetatan perjalanan pada 22 April  hingga paska lebaran pada 17 Mei 2021," katanya.

Baca Juga: Ada Pertimbangan Khusus Pelaksanaan PTM di Bogor Jika Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Berdasarkan grafik, menunjukkan peningkatan cukup tajam pada periode pengetatan perjalanan di tanggal 27 April - 5 Mei saat diberlakukannya kebijakan pengetatan sebelum peniadaan mudik diberlakukan (6 - 17 Mei).

Bahkan saat peniadaan mudik, masih terjadi peningkatan, meskipun tidak signifikan seperti sebelumnya.

Sementara pada paska Idul Fitri, terjadi peningkatan signifikan pada pergerakan penduduk dari luar menuju masuk Jabodetabek yang menggambarkan situasi arus balik dari tujuan mudik ke Jabodetabek. Puncak pergerakan penduduk terlihat paling tinggi pada 17 Mei.

Berdasarkan pergerakan ini, dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat Jabodetabek memutuskan tetap bepergian selama periode libur Idul Fitri.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X