BPJS Bahas Perlindungan Guru Madrasah Honorer, Menag : Jangan Memberatkan

- Kamis, 27 Mei 2021 | 11:24 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membahas upaya perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan non-PNS. Langkah itu dilakukan mengingat mayoritas guru madrasah berstatus honorer.

“Kita akan memikirkan bagaimana skemanya sehingga seluruh guru dan tenaga kependidikan kami dapat memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi ini adalah Inpres, di mana seluruh tenaga kerja harus memperoleh perlindungan kerja,” tutur Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat menerima audiensi Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, di Kantor Kementerian Agama.

Untuk itu, Menag memerintahkan  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mengkaji kebijakan dalam paya melindungi guru madrasah. “Ini agar dikaji oleh teman-teman di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendis. Coba susun kebijakan yang asertif, artinya harus bisa dilaksanakan,” kata Menag kepada Direktur GTK M Zain hadir dalam pertemuan tersebut.

Menag menekankan, kebijakan untuk memberikan perlindungan ini tidak boleh memberatkan guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang saat ini memiliki penghasilan terbatas. “Tentunya kita harus berpikir dengan cara pikir teman-teman honorer ini. Jangan sampai (premi yang dibayarkan) akan mengurangi pendapatan teman-teman ini,” kata Menag.

Kebijakan Khusus

Sementara, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo kepada Menag menyampaikan data  bahwa kurang dari 50% guru madrasah non-PNS sudah memiliki jaminan ketenagakerjaan. “Berdasarkan data yang kami miliki, ada sekitar 49 ribu guru dan tenaga honorer yang ada di madrasah. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 21ribuan yang telah tercover BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Anggoro.

Anggoro yang hadir bersama Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muh Zuhri Bahri  mengungkapkan pentingnya perlindungan ketenagakerjaan ini. “Misalnya bila tenaga kerja yang tercakup jaminan kematian, kita bisa memberikan manfaat kepada keluarganya bila yang bersangkutan meninggal,” ujar Anggoro.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengatakan pihaknya akan mengambil kebijakan khusus terkait premi. “Tentunya karena ini merupakan kebijakan khusus, maka kami juga akan menyediakan harga premi yang juga berbeda dengan masyarakat umum,” katanya.

Sementara Direktur GTK M Zain menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti pertemuan tersebut. “Sesuai perintah Pak Menteri, kami akan segera tindaklanjuti. Ini adalah komitmen kita bersama untuk memberikan perlindungan sekaligus memuliakan para guru dan tenaga kependidikan madrasah,” ujar Zain.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Murni Korsleting, Kebakaran Muncul dari Jam Digital

Selasa, 21 September 2021 | 10:24 WIB

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Dibentuk

Selasa, 21 September 2021 | 01:06 WIB

Bank Dunia Puji Vaksinasi Indonesia

Selasa, 21 September 2021 | 00:47 WIB

Apakah Uang bukan Sumber Kebahagiaan? Ini Alasannya

Senin, 20 September 2021 | 23:21 WIB

PKL Malioboro Terima Bansos Sembako

Senin, 20 September 2021 | 20:43 WIB
X