TWK KPK Berpotensi Memecah Belah Bangsa, PP Muhammadiyah Menyayangkan

- Senin, 10 Mei 2021 | 09:36 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com  – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan atas kemunculan pertanyaan ‘‘bersedia lepas jilbab’’ dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pertanyaan itu bertentangan hak asasi dan ranah kehidupan pribadi, sehingga berpotensi memecah belah bangsa.

“Saya sangat menyayangkan kalau memang benar ada pertanyaan yang terkait dengan kesediaan melepas jilbab. Itu merupakan pertanyaan yang bertentangan hak asasi dan ranah kehidupan pribadi,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti pada Sabtu (8/5).

Menurut Mu’ti, tidak ada hubungan wawasan kebangsaan dengan urusan jilbab. Kemunculan pertanyaan itu berpotensi memecah belah bangsa. ‘’Selain itu, tidak ada hubungan wawasan kebangsaan dengan pemakaian jilbab. Pertanyaan itu tendensius dan justru berpotensi memecah belah bangsa,” tegas Mu’ti.

Baca juga: Tidak Lolos TWK, Sebanyak 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan

Terpisah Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute Imdadun Rahmat  melihat alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan proses wajar apabila KPK bekerja sama dengan BKN untuk menjalankan seleksi berdasarkan metode tertentu, pentahapan, parameter, dan instrumen penilaian yang lazim diterap.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu berharap seleksi dijalankan dengan benar dan bisa menghasilkan ASN profesional, berintegritas, dan beridealisme tinggi untuk pemberantasan korupsi semata-mata demi kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau individu.

SAS Institute menilai TWK penting dalam proses rekrutmen aparatur negara, tak terkecuali penerapan TWK dalam seleksi pegawai KPK. Seluruh calon ASN, calon anggota TNI, calon anggota Polri, pegawai BUMN seharusnya lulus TWK, mengingat komitmen kebangsaan adalah faktor penting dalam menjalankan peran sebagai abdi negara.

Baca juga: TWK Diperuntukkan bagi Pegawai Tetap KPK

Jika wawasan kebangsaan aparatur negara lemah apalagi bermasalah yang bersangkutan akan menjadi sebab kegagalan peran dan fungsi negara dalam menegakkan hukum, melindungi, melayani dan mensejahterakan seluruh bangsa tanpa diskriminasi. "Bahkan akan menjadi 'duri dalam daging' yang merongrong kepentingan negara dari dalam. Lebih-lebih lembaga sepenting KPK yang memiliki tugas dan kewenangan yang luas dan strategis," kata Imdadun, Sabtu (8/5).

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Tol Semarang-Demak Gunakan Bambu sebagai Matras

Kamis, 23 September 2021 | 02:09 WIB

Purbalingga dan Jepara Hentikan PTM

Kamis, 23 September 2021 | 02:03 WIB

Hidupi 80 Nenek Sebatang Kara

Kamis, 23 September 2021 | 01:52 WIB

Uang Suap Dicatat Bantuan Sosial

Kamis, 23 September 2021 | 01:40 WIB

Digitalisasi Tetap Menjadi Kunci Pengembangan Daerah

Rabu, 22 September 2021 | 14:33 WIB

Bupati Kolaka Timur dan Lima Staf Terjaring OTT KPK

Rabu, 22 September 2021 | 10:53 WIB
X