Ombudsman Awasi THR Pekerja, Endus Potensi Maladministrasi

- Kamis, 6 Mei 2021 | 12:00 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com –  Ombudsman Republik Indonesia menyatakan akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi pekerja/buruh. Ombudsman menilai ada potensi maladministrasi seperti pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan dan pengawasan THR 2021.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan malaadministrasi itu bisa terjadi jika Pemerintah tidak mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021, seperti pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan dan pengawasan THR 2021.

Ombudsman menilai surat edaran (SE) Nomor M/6.HK.04/IV/2021 terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan dari Kementerian Ketenagakerjaan multitafsir. "Kami menyambut baik, namun hanya saja isi dari surat tersebut yang membuat multitafsir di lapangan," kata Robert.

Baca juga: Ombudsman Jateng Awasi Pelayanan BPJS dan Pemberian THR bagi Pekerja

Dalam surat tersebut terdapat ketegasan perusahaan wajib membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Artinya, mulai Kamis (6/5) seharusnya perusahaan sudah mulai membayar kewajibannya.  "Kita akan melihat apakah pihak perusahaan tepat waktu membayar kewajiban sesuai surat tersebut," katanya.

Sementara, di sisi lain ada semacam keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Robert mengemukakan tantangan dalam pelaksanaan pemberian THR, salah satunya adalah minimnya sosialisasi oleh Pemerintah terhadap peraturan pelaksanaan THR.

"Hal ini dapat berdampak terhadap pengabaian kewajiban oleh Perusahaan dan tidak diterimanya hak-hak normatif para pekerja/buruh," kata Robert dalam Konferensi Pers daring pada Rabu (5/5). Untuk itu Ombudsman menekankan pentingnya mekanisme pembuktian catatan keuangan perusahaan yang valid atau jaminan pembuktian yang valid agar tidak merugikan pihak pekerja dan buruh.

Baca juga: THR ASN Rp 641,4 Miliar Bantu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi pengawasan, dibutuhkan peran serius kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan THR. "Sebab itu, Pemerintah harus mampu bertindak tegas, akomodatif, dan dapat menjamin kepastian hukum terhadap pihak perusahaan dan pekerja atau buruh," kataya.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Baru Sebulan Diresmikan, Jembatan di Karawang Ambles

Sabtu, 29 Januari 2022 | 12:41 WIB

Gita Amperiawan Jadi Dirut DI yang Gres

Jumat, 28 Januari 2022 | 00:13 WIB
X