KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan RJ Lino

- Senin, 26 April 2021 | 10:10 WIB
(istimewa)
(istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui biro hukum telah menyusun jawaban dan akan menyampaikan jawaban itu di Sidang Permohonan Gugatan Praperadilan yang diajukan RJ Lino. Sebelumnya RJ Lino, tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit "Quay Container Crane" (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010 telah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Seperti yang dikutip dari Kabar24Bisnis.co, alasan Lino mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK, karena penyidikan oleh KPK  melebihi jangka waktu 2 tahun dan proses hukumnya belum selesai adalah melanggar norma Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 70 C Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, menurut Lino, penyidikan tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alasan lainnnya adalah: KPK tidak berwenang melakukan penyidikan karena melanggar norma Pasal 11 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) Jo. Pasal 70 C UU No.30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No.19/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alasan berikutnya adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik-55/01/12/2015 tertanggal 15 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/66A/DIK.00/01/04/2018 tertanggal 17 April 2018 terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han / 13 / DIK.01.03/ 01 / 03 / 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor 14 / TUT.00.03 / 24 / 04 / 2021 tertanggal 13 April 2021 atas nama Tersangka R.J. Lino (Pemohon) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Surat Perintah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, seluruh proses penyidikan maupun penahanan yang telah dilakukan terhadap RJ Lino sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku. Bahkan seperti yang dikutip dari INews, Ali mengatakan, bahwa KPK akan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Diketahui,  RJ Lino telah ditahan KPK pada Jumat, 26 Maret 2021 setelah ditetapkan dan diumumkan sebagai tersangka pada Desember 2015. Akibat perbuatan tersangka RJ Lino, KPK telah memperoleh data dugaan kerugian keuangan dalam pemeliharaan tiga unit QCC tersebut sebesar 22.828,94 dolar AS. RJ Lino disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK juga telah memperpanjang masa penahanan RJ Lino untuk 40 hari ke depan sejak 15 April 2021 sampai dengan 24 Mei 2021 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Gus Yahya: Jangan Sampai Peradaban Runtuh

Selasa, 7 Februari 2023 | 14:02 WIB

Ini 4 Quotes Para Tokoh Terkait Peringatan 1 Abad NU

Selasa, 7 Februari 2023 | 12:42 WIB
X