Menakar Bongkar Pasang Kabinet

- Minggu, 25 April 2021 | 01:07 WIB
Foto: www.presidenri.go.id : LANTIK MENTERI : Presiden Joko Widodo melantik enam menteri pada Rabu, 23 Desember 2020 di Istana Negara.
Foto: www.presidenri.go.id : LANTIK MENTERI : Presiden Joko Widodo melantik enam menteri pada Rabu, 23 Desember 2020 di Istana Negara.

-
Foto: www.setkab.go.id

Setelah mengganti enam menterinya pada 22 Desember 2020, beredar kabar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet lagi. Kabar itu mengemuka setelah baru-baru ini presiden menyatakan akan menata ulang sejumlah pos kementerian, antara lain menggabung Kemendikbud dengan Kemenristek dan membentuk pos kementerian baru, yakni Menteri Investasi.

Namun kabar kemudian berkembang dan merembet ke beberapa pos kementerian lain. Nama-nama menteri yang bakal dicopot beserta penggantinya pun menjadi perbincangan. Ada apa sebenarnya di balik reshuffle kabinet? Benarkah itu langkah akselerasi program pembangunan? Atau bagian dari tarik-menarik kepentingan politik? Tidakkah reshuffle kabinet yang terlalu sering justru dapat mengganggu program yang tengah berjalan?

Kepala LP3M Universitas Sains Al- Qur’an (Unsiq) Jateng, Dr Haryanto Alfandi, menyampaikan perombakan kabinet memang hak preogatif presiden, tapi jika hal itu terus dilakukan bongkar pasang kabinet tentu akan punya dampak ketidakstablilan organisasi.

Sejumlah kementerian akan terkena pula dampaknya terutama pada sektor-sektor pelayanan masyarakat. Berkaca pada sebelumnya setiap pergantian menteri berganti kebijakan yang kadang tidak nyambung dengan kebijakan sebelumnya. Namun, dia meyakini Jokowi pasti melihat track record dan kemampuan calon menteri yang bakal dipilih. ”Saya rasa soal figur memang oleh presiden dilihat track record kemampuan dan lain-lain. Tapi kita yang perlu dipikirkan menteri yang pas dan berkapasitas apakah menjadi prioritas,” jelasnya. Dia menilai solidnya dukungan partai memang menjadi poin penting bagi Jokowi untuk mengarungi pemerintahannya di sisa periode keduanya. Menurut dia, dukungan di dalam pemerintahan dan parlemen diharapkan dapat menjaga stabilitas politik yang lebih baik. Dia menilai, dukungan partai akan beriringan dengan kepentingannya untuk menuju kontestasi Pemilu 2024 sehingga akan menjadi ujian bagi Presiden Jokowi di tengah lalu lalang kepentingan politik, untuk dapat dapat menahkodai pemerintahan di tengah kondisi pandemi. Dia mengajak masyarakat melihat apakah Presiden Jokowi dapat mengelola kepentingan politik di dalam pemerintahannya atau malah terjerat dengan sengkarut kepentingan politik di dalamnya Sementara itu dosen FISIP Universitas Diponegoro (Undip), M Yulianto, berpendapat Presiden Joko Widodo butuh menerapkan prinsip mengisi kabinet dengan para ahli yang kompeten di bidangnya pada periode kedua menjabat kali ini. Keinginan ini juga menyusul kabar tentang akan adanya kabar rencana perombakan kabinet lagi. Kabar itu pun akhirnya santer diikuti opini termasuk menimbulkan spekulasi yang bisa berujung kegaduhan di tengah masyarat. ”Ya saya pikir di kali kedua menjabat sebagai Presiden, Pak Joko Widodo seharusnya bekerja saja tanpa beban. Mengurangi pertimbangan politis dengan menghidupkan prinsip kabinet para ahli untuk memberikan pengabdian yang terbaik di akhir masa jabatan,” tutur dia kemarin.

Prerogatif Presiden

Disebutkan reshufle adalah hak prerogratif presiden sepenuhnya. Karena itu tidak ada pihak lain yang boleh campur tangan. Selama ini presiden juga memakai haknya tersebut ketika dirasa sangat memerlukan untuk mengatur ulang komposisi para pembantunya. Dia menambahkan penggantian orang atau personel menteri tidak akan mengganggu jalannya program yang telah disusun, asalkan diberikan kepada figur yang tepat. Di sisi lain saat ini yang justru butuh dibangun adalah kualitas komunikasi politik menjelang pergantian para menteri. Artinya komunikasi politik dibangun bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap figur yang cocok menjabat sebagai pembantu presiden, termasuk mengurangi kegaduhan banyak pihak akibat mereka-reka banyak calon untuk didudukkan sebagai menteri. Meski isu reshuffle ramai dibicarakan masyarakat, namun juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, justru menyebut hingga saat ini belum ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo soal reshuffle kabinet.

”Pada Selasa lalu saya bertemu presiden. sama sekali tidak ada bicara reshuffle,” ujar Fadjroel, Kamis,(22/4). Lebih lanjut Fadjroel mengatakan, yang bias disampaikan saat ini adalah, pemerintah telah mengirim permintaan persetujuan kepada DPR tentang pembentukan Kementerian Investasi dan pengubahan kementerian dalam bentuk penyatuan Kemendikbud dan Kemenristek. Dia mengatakan yang terpenting presiden sudah menunjukkan kepemimpinannya, di mana setiap perubahan yang dilakukan adalah untuk efektivitas dan efisiensi serta adaptasi terhadap perubahan keadaan. Fadjroel juga memastikan reshuffle belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. ”Belum ada pernyataan Presiden, saya sudah bertemu beliau. Fokus pada rencana pemindahan Ibu Kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,” ujar Fadjroel. Dari data tercatat, mulai dari kepemimpinan periode pertama, 2014- 2019, dan periode sekarang, telah dilakukan lima kali reshuffle. Empat reshuffle dilakukan pada periode 2014- 2019, sisanya periode sekarang. (Budi Nugraha, Hari Santoso, Edi Purnomo- 21)

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Murni Korsleting, Kebakaran Muncul dari Jam Digital

Selasa, 21 September 2021 | 10:24 WIB

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Dibentuk

Selasa, 21 September 2021 | 01:06 WIB

Bank Dunia Puji Vaksinasi Indonesia

Selasa, 21 September 2021 | 00:47 WIB

Apakah Uang bukan Sumber Kebahagiaan? Ini Alasannya

Senin, 20 September 2021 | 23:21 WIB

PKL Malioboro Terima Bansos Sembako

Senin, 20 September 2021 | 20:43 WIB
X