Jokowi Diminta Tak Kompromi

Red
- Jumat, 16 April 2021 | 01:10 WIB
SM/facebook @Bambang Barata Aji - Bambang Barata Aji
SM/facebook @Bambang Barata Aji - Bambang Barata Aji

PURWOKERTO- Wacana reshuffle kabinet muncul lagi setelah pemerintah menyepakati penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pembentukan Kementerian Investasi.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tak kompromi. Ketua Bidang Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan, Perbatasan, dan Maritim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PAGMNI) Bambang Barata Aji menegaskan, Jokowi yang memiliki legitimasi melalui pemilu, sudah saatnya sekarang tidak sekadar mempertimbangkan kompromi politik.

”Titipan partai kalau tidak menunjukkan performa baik, ganti. Okelah, ngomong dulu ‘ada orang yang memang profesional dari partaimu’, kalau enggak yang betul-betul profesional,” katanya di Purwokerto, Kamis (15/4). Menurutnya, profesional dalam hal ini berarti mengabdi kepada kepentingan publik, sehingga bukan sekadar kecakapan teknis saja, melainkan sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi. Dengan demikian, kata dia, reshuffle tetap harus ada demi menjamin kepercayaan masyarakat Indonesia.

Terkait rencana menambah kementerian baru, kementerian investasi, kata dia, pemerintah harus hatihati. Mereka yang yang dipasang nanti, katanya, tidak semata-mata mengerti soal investasi semata, namun juga figur yang mengerti tentang sikap kenegarawanan. Yakni memiliki pemihakan kebangsaan dan sikap nasionalisme yang jelas.

Ia tidak sepakat jika yang diajukan adalah Kepala BKPM sekarang ini, karena prestasinya dinilai tidak jelas. ”Ini penting, karena akan menjadi pijakan bagi pemerintah selanjutnya. Saya tidak bisa membayangkan kalau legitimasi Presiden Jokowi turun dan dianggap gagal, ini akan berdampak kepada pemerintah selanjutnya, siapa pun yang jadi presidennya.,” kata dia yang sebelumnya masuk barisan pendukung Jokowi saat pilpres lalu. Barata kemarin juga menyebut, setidaknya ada enam menteri yang mendapat sorotan.

”Kalau dari sisi rasa, setidaknya ada 6-7 menteri yang sering disebut orang yang perlu di-reshuffle. Kami memang tidak punya data yang akurat kenapa mereka layak dievaluasi, tapi ini yang sering disorot (publik),” katanya.

Dari sejumlah menteri itu, ia menyebut seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Barata mencontohkan, kepekaan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan terhadap suasana panen raya dengan hasil panen padi yang tergolong bagus dan melimpah yang kurang karena kementerian tersebut memunculkan wacana impor beras. Selain itu, kata dia, komoditas jahe yang disebut-sebut melimpah namun kenyataannya melakukan impor.

”Artinya, itu bagaimana sense of crisis-nya dan rasa kebangsaan dari Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan ini. Jadi, bukan semata-mata kita ingin mengganti orang,” katanya. Sementara pengamat politik sekaligus Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam mengatakan perombakan besar kabinet dari sisi waktu, belum tepat. ”Secara momentum saya kira sangat bergantung situasi politik. Jika sekarang di tengah puasa nampaknya kurang tepat,” kata Arif, kemarin.

Dia hanya melihat kemungkinan reshuffle bisa saja terjadi untuk mengisi pos yang kosong. ”Apakah hanya melantik kementerian baru dan mengisi pos yang kosong. Saya kira amat bergantung kebutuhan,” sambungnya. Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, belum bisa menyampaikan informasi terbaru soal isu reshuffle. ”Tentu sebagai staf khusus, saya hanya akan menyampaikan sudah dinyatakan kebijakan, arahan, pernyataan atasan saya yaitu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” ujar Fadjroel, kemarin.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Liga Italia Pekan 23: Waktunya AC Milan Vs Juventus

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:26 WIB
X