Antrean Haji 11 Tahun, Wapres Sentil Dana Haji Rp 140 Triliun

- Rabu, 14 April 2021 | 10:36 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lebih produktif dan memperhatikan prinsip syariah dalam mengelola dana haji masyarakat. Terlebih lagi, saat ini jamaah haji Indonesia memiliki antrean panjang dengan rentang waktu minimal 11 tahun.

“Antrean tersebut menyebabkan dana haji masyarakat yang sudah terkumpul menjadi mengendap cukup lama. Jadi sebagai perwakilan pemerintah Indonesia yang mendapatkan amanah untuk mengelola dana haji masyarakat, diharapkan BPKH agar lebih produktif dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah,” kata Wapres saat BPKH menggelar acara Global Islamic Investment Forum 2021 di Jakarta.

Menurutnya, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan haji mencakup penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Selain itu, BPKH berkewajiban untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas, baik di dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Rencana Kenaikan Ongkos Haji di 2021, Wamenag Paparkan Penyebabnya

“Saat ini BPKH mengelola dana haji sekitar Rp 140 triliun per Desember 2020 (sekitar 10 miliar dolar AS). Dana haji tersebut dapat diinvestasikan dalam berbagai macam instrumen investasi, seperti produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya,” kata Ma’ruf.

Selain itu, kata Ma’ruf, pengembangan dana haji dapat dilakukan melalui investasi wakaf, investasi haji, dan investasi global. Dalam menjalankan tugasnya, BPKH dapat menjalin kerja sama dengan institusi lain, baik di dalam maupun luar negeri. “Sangatlah tepat bagi BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk terus menjalin kerja sama dan mengajak negara-negara yang memiliki investasi syariah dan dinilai cukup aktif untuk bekerja sama dan/atau sebagai target investasi bersifat sustainable,” kata dia.

Kiai Ma’ruf mengatakan, pada tahun 2018, pengembangan dana haji Indonesia hanya diinvestasikan pada produk perbankan syariah, seperti deposito syariah dengan porsi 55 persen dan sukuk dana haji Indonesia (SDHI) dengan porsi 35 persen. Sisanya, 10 persen disebar pada korporasi penempatan dana di Islamic Development Bank (IsDB) dan perbankan Arab Saudi, serta kerja sama pembiayaan pelayanan haji.

Baca juga: Porsi Haji Khusus Tetap 8 Persen, Akan Diberangkatkan Sesuai Aturan

“Sebagai bagian dari pengelolaan dana haji, BPKH bekerja sama dengan IsDB melakukan investasi di Awqaf Properties Investment Fund (APIF). Sebagai bagian dari IsDB, saya mengharapkan IsDB mendorong APIF untuk memperluas kegiatan investasinya di Indonesia,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

X