Tak Miliki Naskah Akademik dan Draf RUU, Revisi UU ITE Batal Masuk Prioritas

- Selasa, 30 Maret 2021 | 19:59 WIB
Foto: suaramerdeka.com/Dok
Foto: suaramerdeka.com/Dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Tidak masuknya revisi Undang-undang Internet dan Transaksi Elektronik sebagai UU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2021 disebabkan karena belum ada naskah akademik dan draf RUU-nya. Selain itu, perintah Presiden Joko Widodo terkait revisi UU ITE ditafsirkan oleh para pembantunya dengan membuat berbagai aturan.

"Padahal, revisi UU ITE sudah direcanakan untuk masuk. Namun sampai saat ini, DPR belum memiliki naskah akademik dan draf RUU-nya, sehingga belum bisa diajukan sebagai Prolegnas Priotitas," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Forum Legislasi bertema 'Prolegnas 2021, Mana Prioritas?' Menurutnya, setiap RUU usulan DPR yang disusun, diajukan ke Komisi maupun Baleg.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Terbitkan SE Terbaru Tentang Perjalanan, Berlaku Mulai 1 April

"Baleg sudah memanggil Badan Keahlian DPR dan minta dibuat drafnya. Namun meski draf sudah dengan cepat dibuat, begitu sampai kepada pengusul - bila itu merupakan usulan DPR - belum tentu jadi," ujarnya.

Sehingga dia berharap, pemerintah yang mengusulkan revisi UU ITE. Apalagi, Presiden memiliki keinginan agar UU ITE direvisi.

"Namun, perintah Jokowi tersebut ditafsirkan dengan aturan pelaksana. Antara lain Surat Edaran Kapolri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membentuk Tim Pengkaji UU ITE," tandasnya.

Baca Juga: SPKLU PLN Siap Tunjang Operasional Kendaraan Listrik

Oleh karena itu dia berharap, UU ITE bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. Dimana sebenarnya revisi akan lebih mudah dilakukan bila merupakan usulan pemerintah.

Halaman:

Editor: Rosikhan

Tags

Terkini

X