Pekerja Migran Rentan Stres, Penyiapan Kesehatan Mental Belum Optimal

- Kamis, 25 Maret 2021 | 12:00 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kementerian Ketenagakerjaan menyadari situasi kerja, perbedaan budaya dan situasi negara tempat bekerja, serta kecemasan dari keluarga yang ditinggalkan menjadi faktor pemicu stres pekerja migran Indonesia (PMI). Bahkan ketidaksiapan kondisi psikologi dapat mengarah pada gangguan psikologis bagi PMI.

Untuk itu, Kemenaker memberikan perhatian secara serius terhadap kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI sebelum diberangkatkan. Pengaturan ini maknanya adalah kondisi psikologi dianggap penting bagi calon PMI dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Direktur Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker Eva Trisiana dalam seminar bertajuk ‘’Kegiatan Intervensi Psikologis untuk CPMI', di Jakarta pada Selasa (23/3).

Eva mengatakan kebijakan itu sesuai amanah Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai salah satu dokumen bagi calon PMI. Bahkan, secara khusus, salah satu pengaturan lebih teknis penempatan dan pelindungan pekerja migran mengacu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia.

Baca juga: Dibenahi, Karut Marut Prosedur Pengiriman dan Amburadulnya Penempatan Pekerja Migran

Direktur Eva Trisiana mengatakan upaya pemerintah untuk membekali PMI dengan keterampilan yang menunjang pekerjaan telah dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). "Namun hal yang terkait dengan kondisi psikologis dan kesehatan mental PMI masih menjadi fokus perhatian," katanya.

Namun Eva Trisiana mengakui penerapan kebijakan itu masih belum optimal. Ketidaksiapan kondisi psikologi dapat mengarah menjadi ancaman stres dan gangguan psikologis bagi PMI yang pada gilirannya berdampak kepada kenyamanan dan kesiagaan bekerja selama di negara tujuan penempatan.

Menurutnya kegiatan seminar ini juga sebagai soft reminder kepada Kemnaker selaku pembuat kebijakan dalam tata kelola penempatan PMI, sekaligus sebagai kesempatan untuk menguji coba model, pola, pendekatan, dan/atau teori yang sesuai untuk konteks PMI.  ‘’Hasil dari kegiatan ini tentunya dapat memberikan gambaran dan rekomendasi," ujar Eva.

Dia berharap ke depan kegiatan serupa bisa lebih lebih fokus kepada segmen CPMI tertentu atau negara tujuan penempatan tertentu, untuk dapat menggambarkan apakah terdapat perbedaan treatment signifikan terkait dengan intervensi psikologis. "Ke depannya kami berharap upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi konkret dalam mewujudkan tata kelola penempatan PMI, sesuai kondisi ideal yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.

 

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

X