Soal Rangkap Jabatan, KPPU Minta Erick Thohir Cabut Permen BUMN No 10 Tahun 2020

OKZ
- Selasa, 23 Maret 2021 | 14:14 WIB
suaramerdeka.com/dok
suaramerdeka.com/dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumumkan hasil temuan terkait dewan direksi dan komisaris merangkap jabatan di sejumlah perusahaan non BUMN. Diakui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mengantongi data ihwal tersebut.

Ketua KPPU Kodrat Wibowo menyebut, dokumen atau surat yang berisi perihal data, saran, dan pertimbangan dari hasil investigasi sudah dikirimkan sejak Senin 22 Maret 2021.

"Kita sudah kirimkan saran dan pertimbangan. Senin tanggal 22 sudah dikirimkan cuman belum sampai ke meja, mungkin," ujar Kodrat dilansir dari Okezone, Selasa (23/3/2021).

KPPU menyarankan agar Erick Thohir merubah atau mencabut Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor 10 Tahun 2020. Dalam beleid tersebut dijelaskan, dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN dapat merangkap jabatan sebagai dewan komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan sektoral.

Meski begitu, beleid itu mewajibkan dewan komisaris dan dewan pengawas wajib memenuhi persentase kehadiran dalam rapat dewan selama 1 tahun paling sedikit 75%.

Baca Juga: BUMN Bisa Bergerak Lebih Cepat

Dalam ajuannya, KPPU menyarankan agar Menteri BUMN mencabut ketentuan yang membolehkan rangkap jabatan dewan komisaris atau dewan pengawas dengan komisaris selain BUMN, sebagaimana tercantum di BAB 5 Permen BUMN Nomor 10 Tahun 2020.

Berikutnya, memastikan personil yang menjadi direksi atau komisaris dalam lingkup BUMN dan terbukti merangkap jabatan dalam posisi di luar BUMN. Hal ini dinilai dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran atau adanya tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait, dimana, direksi dan komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap jabatan itu.

Undang-undang tersebut melarang seseorang untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan yang pada waktu bersamaan merangkap sebagai direksi atau komisaris perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut di pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha, atau secara bersama menguasai pangsa pasar tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

Murni Korsleting, Kebakaran Muncul dari Jam Digital

Selasa, 21 September 2021 | 10:24 WIB

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Dibentuk

Selasa, 21 September 2021 | 01:06 WIB

Bank Dunia Puji Vaksinasi Indonesia

Selasa, 21 September 2021 | 00:47 WIB

Apakah Uang bukan Sumber Kebahagiaan? Ini Alasannya

Senin, 20 September 2021 | 23:21 WIB

PKL Malioboro Terima Bansos Sembako

Senin, 20 September 2021 | 20:43 WIB

Ecofarming Tekan Biaya Produksi Hingga 70 Persen

Senin, 20 September 2021 | 16:40 WIB
X