Pemerintah Izinkan Kuliah Tatap Muka

- Sabtu, 20 Maret 2021 | 01:31 WIB
SM/dok pip-semarang.ac.id : DISEMPROT DISINFEKTAN : Ruang belajar di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang disemprot disinfektan sebagai persiapan menjelang perkuliahan tatap muka. (39)
SM/dok pip-semarang.ac.id : DISEMPROT DISINFEKTAN : Ruang belajar di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang disemprot disinfektan sebagai persiapan menjelang perkuliahan tatap muka. (39)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah mulai memberi lampu hijau kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara tatap muka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pelonggaran ini diberlakukan secara terbatas untuk perguruan tinggi dan akademi.

”Ada beberapa perubahan terkait KBM. Di sini mulai dapat dilaksanakan secara tatap muka untuk perguruan tinggi, akademi dibuka bertahap dengan proyek percontohan berbasis perda dan dengan protokol kesehatan,” ucap Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3).

Pengumuman ini disampaikan Airlangga saat memutuskan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro selama 14 hari. Artinya, kebijakan tersebut berlaku mulai 23 Maret hingga 5 April 2021. Kendati demikian, Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) belum merinci daerah mana saja yang sudah bisa membuka KBM tatap muka.

Termasuk daerah mana saja yang sudah bisa melakukan prototipe atau uji coba KBM tatap muka. Meski sudah dibuka bagi perguruan tinggi dan akademi, KBM masih belum berlaku bagi tingkat pendidikan di bawahnya. Dalam hal ini SMA, SMK, SMPdan di bawahnya masih wajib melakukan KBM secara online atau daring.

Diperluas

Selain itu, pemerintah juga memutuskan memperluas PPKM skala mikro di lima provinsi sehingga total ada 15 provinsi yang menerapkan. ”Ada lima daerah tambahan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat totalnya menjadi 15 daerah,” ucapnya. Sebelumnya, PPKM Mikro hanya diterapkan pada sepuluh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Banten. Kemudian Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara. PPKM mikro jilid IV ini sama dengan sebelumnya, yaitu pembatasan kegiatan perkantoran atau work from office (WFO) sebesar 50 persen. Selain itu, pembatasan juga diberlakukan kepada restoran yang dibatasi hanya 50 persen dari kapasitas maksimal. Kemudian, fasilitas umum dibatasi maksimal 50 persen pengguna dan pusat perbelanjaan atau mal dibolehkan beroperasi sampai pukul 21.00 WIB.

Aktivitas lain yang dilonggarkan adalah kegiatan seni budaya. Aktivitas ini diizinkan dibuka kembali dengan kapasitas maksimal 25 persen dan wajib menerapkan protokol kesehatan. ”Para pekerja seni dan budaya mulai ada peluang dengan dibukanya fasilitas budaya berkaspasitas 25 persen,” tutur dia. Lewat kebijakan PPKM mikro, kata dia, pengendalian kasus Covid-19 dilakukan di tingkat terkecil dengan membagi wilayah RT menjadi zona merah, orange, kuning, dan hijau. Airlangga menambahkan, pokok-pokok perpanjangan dan perluasan PPKM mikro diatur melalui Instruksi Mendagri No 6/2021. Pihaknya bersyukur kasus positif Covid-19 di Tanah Air terus menurun. ”Kami bersyukur ada penurunan kasus cukup besar dengan penerapan PPKM mikro ini. Terima kasih kepada Mendagri, Menkes, TNI, dan seluruh jajaran pemda. Dengan kerja sama dan gotong royong, kita bisa jaga dampak pandemi ini lebih baik,” katanya menjelaskan.

Percepat Vaksinasi

Sementara itu, TNI-Polri terus berusaha membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional. Salah satunya dengan mengerahkan tenaga vaksinator TNI untuk membantu pelaksanaan vaksinasi di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi prajurit TNI dan anggota Polri di Lapangan Tenis Indoor ASR Praja Raksaka GOR Kodam IX Udayana, Bali, Jumat (19/3). Lebih lanjut Hadi yang datang bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, vaksinator TNI-Polri juga akan dikerahkan untuk membantu pelaksanaan vaksinasi pada puskesmas-puskesmas yang membutuhkan. Sedangkan para Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga dan Bhabinkamtibmas juga dapat membantu puskesmas-puskesmas di setiap daerah dalam melaksanakan tracing kontak erat. Kunjungan Panglima TNI bersama Kapolri merupakan bentuk kepedulian nyata dan bentuk sebuah sinergi.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Target 8 Kursi, PKB Kota Semarang Gelar Evaluasi

Minggu, 26 September 2021 | 19:45 WIB

CSIS: Komunikasi Politik Airlangga Hartarto Kuat

Minggu, 26 September 2021 | 17:40 WIB
X