Masa Jabatan Presiden 3 Periode, MPR: Jangan Sampai Manipulasi Kehendak Rakyat

- Jumat, 19 Maret 2021 | 17:00 WIB
Foto Youtube
Foto Youtube

JAKARTA, suaramerdeka.com - Amandemen UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden, dinilai sebagai sesuatu yang sudah bagus. Namun apakah presiden bisa menjabat lebih dari dua periode dan berapa idealnya, tentu terbuka untuk dibahas lebih lanjut dan harus sesuai dengan kehendak rakyat.

"Soal berapa kali idealnya, tentu kajiannya rumit dan sangat tergantung kehendak rakyat. Bagaimanapun, pembatasan mutlak harus ada," kata Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid di Media Center MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/3).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Empat Pilar bertema 'Urgensi Pembentukan Pokok-pokok Haluan Negara.' Menurutnya, masa jabatan presiden tidak boleh tidak terbatas.

Baca Juga: Jabatan Presiden Tiga Periode Langgar Pembatasan Kekuasaan

"Konstitusi sudah memutuskan bahwa idealnya adalah dua periode. Namun ketika ada muncul wacana untuk menambah, hal itu wajar di sebuah negara demokrasi," ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu kemudian mencontohkan periodesasi kepala desa, yang semula dua kali dengan masa jabatan delapan tahun. Namun karena ada kehendak rakyat, maka berubah menjadi bisa tiga kali dengan masa jabatan enam tahun.

"Yang penting jangan sampai memanipulasi kehendak rakyat. Kalau wacana tiga periode ditempuh dengan cara memanipulasi kehendak rakyat, satu jam juga kelar," tandasnya.

Baca Juga: Jabatan Presiden Tiga Periode, Presiden Joko Widodo: Saya Tidak Ada Niat

Karena menurutnya, kehendak rakyat harus muncul dari bawah dan ditangkap untuk kemudian tertuang dalam amandemen konstitusi. Di tempat yang sama, pakar hukum tata negara Juanda mengatakan, periodesasi masa jabatan presiden memiliki alasan historis, sosiologis dan demokratis.

Di mana sebelum adanya amandemen konstitusi, presiden dapat dipilih kembali secara terus menerus. "Selama atas kesepakatan bersama, mau tiga periode juga tidak masalah. Hal itu merupakan konsekuensi dari negara demokrasi dan dijamin oleh konstitusi," tegasnya.

Ketika kemudian periodesasi diputuskan hanya dua kali dua kali masa jabatan dan kemudian muncul keinginan untuk menambahnya lagi, kata dia, hal itu sangat tergantung kehendak rakyat.

Namun, lanjutnya, tentunya keinginan itu harus benar-benar kehendak rakyat. "Sehingga sebelum akhirnya disahkan, ada argumentasi yang cukup kuat. Hal teelrsebut juga membutuhkan diskusi panjang antar komponen bangsa," tukasnya

Halaman:
1
2

Editor: Maya

Tags

Terkini

X