Perkawinan Anak Langgar HAM

Red
- Jumat, 19 Maret 2021 | 01:20 WIB
SM/kemenpppa.go.id - USIA PERKAWINAN: Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam acara Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, di Kantor Kementerian PPA, Jakarta, Kamis (18/3).(24)
SM/kemenpppa.go.id - USIA PERKAWINAN: Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam acara Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, di Kantor Kementerian PPA, Jakarta, Kamis (18/3).(24)

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusting Ayu Bintang Puspayoga menyatakan perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

Karena itu, dia meminta para orang tua tidak menikahkan anak pada usia dini. "Hak anak adalah bagian dari HAM, maka perkawinan anak juga bentuk pelanggaran HAM," tandas Bintang dalam Seminar Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia yang disiarkan dalam Youtube Kemen PPPA, Kamis (18/3/2021).

Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun, menurutnya, akan sangat rentan terpasung haknya, baik dalam akses pendidikan, kualitas kesehatan, bahkan rentan tindak kekerasan dan hidup dalam kemiskinan. "Dampaknya tidak hanya akan dialami anak yang menjalani pernikahan, tetapi juga dialami oleh anak yang dilahirkan dan sangat mungkin memunculkan kemiskinan antargenerasi," ucapnya.

Berdasar data, banyak bayi stunting terlahir dari ibu yang masih berusia anak. Menurutnya, hal itu yang mendasari pemerintah merevisi UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019.

19 Tahun

"Perubahan usia minimum perkawinan tidak hanya ditingkatkan bagi perempuan, tetapi juga telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan," katanya. Selain itu, masih banyak persoalan yang dihadapi pemerintah terkait tingginya praktik perkawinan anak di Indonesia. Menurutnya, banyak orang tua yang belum memahami dampak pernikahan dini yang akan memunculkan generasi yang lemah dan merugikan banyak pihak.

"Angka perkawinan anak yang tinggi akan menggagalkan banyak program yang dicanangkan pemerintah, baik itu indeks pembangunan manusia maupun tujuan pembangunan berkelanjutan, serta berdampak pada bonus demografi," tandasnya. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut perkawinan merupakan hal penting yang perlu dipersiapkan secara matang agar tercipta keluarga harmonis dan bahagia.

"Perkawinan tanpa persiapan dan perencanaan yang matang acap kali membawa dampak tidak baik pada kehidupan keluarga tersebut, seperti keluarga tidak harmonis dan tidak bahagia," kata Ma'ruf. Menurutnya, pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral karena bermakna ibadah kepada Allah SWT. Karena itu, pernikahan juga harus didasari keikhlasan, tanggung jawab, dan ketentuan sesuai hukum syariah serta hukum positif. "Perintah nikah merupakan implementasi salah satu menjaga keturunan.

Kendati demikian, sangatlah penting bagi yang hendak melangsungkan perkawinan, pernikahan untuk memahami petunjuk agama dan negara, serta memiliki bekal pengetahuan memadai agar pernikahannya sesuai dengan syariah dan memiliki kesiapan lebih baik untuk memiliki keturunan serta rumah tangga yang sejahtera," ucapnya.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

X