Pasal Penghinaan - Pencemaran Dikaji Ulang

Red
- Jumat, 19 Maret 2021 | 01:10 WIB
SM/dok - Eddy Hiariej
SM/dok - Eddy Hiariej

YOGYAKARTA - Pemerintah memastikan pasal-pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama, baik menurut KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan pengaturannya dalam RUU KUHP dikaji ulang. Pemerintah juga memastikan akan membuka ruang diskusi dan masukan publik dalam kajian terhadap keberadaan UU ITE. Kemenkumham sebagai salah satu anggota tim kajian akan terus membuka ruang diskusi tersebut.

Terlebih tugas Kemenkumham adalah merumuskan kriteria implementatif atas pasal tertentu dalam UU ITE yang dianggap menimbulkan multitafsir dan perlu direvisi. Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej yang membuka "Diskusi Publik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" mengatakan, kajian ini akan mempertemukan apa yang diinginkan masyarakat soal pencemaran nama baik dan penghinaan.

Menurutnya, diskusi publik ini merupakan bagian dari usaha memperoleh masukan dari pakar, praktisi, atau masyarakat terkait berbagai hal dalam penerapan atau pemberlakuan UU ITE.

"Sumbangsih pemikiran yang dihasilkan sangat berguna bagi pengayaan dan/atau penguatan hasil kajian terhadap UU ITE," kata Eddy saat di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Kamis (18/3/2021). Edi mengatakan, pembahasan UU ITE mutlak diperlukan untuk menjadi dasar pemanfaatan teknologi informasi sekaligus sebagai payung hukum mengatasi berbagai tindakan melawan hukum serta pelanggaran-pelanggaran tindak pidana teknologi informasi.

Arahan Presiden

Dia juga menjelaskan, diskusi ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo yang meminta untuk secepatnya dilakukan pembahasan dan kajian terhadap UU ITE. "Atas arahan Presiden tersebut, Kemenkumham menindaklanjuti dengan menyelenggarakan Diskusi Publik dan Sosialisasi RUU KUHP dengan mengangkat isu krusial yang sedang hangat di masyarakat, yakni terkait pasal-pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menurut KUHP, UU ITE, dan pengaturannya dalam RUU KUHP," ujarnya. Menurutnya, UU ITE harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan.

Selain itu, dia juga menyampaikan terkait kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD 1945, dan hak dasar terkait perlindungan harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. "Kepentingan hukum tersebut haruslah tunduk pada pengaturan dan pembatasan oleh hukum karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat.

Dalam pelaksanaan hak dan kekuasaannya, setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan layak atas hak dan kebebasan orang lain sebagaimana ditentukan Pasal 28J UUD 1945," tandasnya.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Sempat Jadi Sultan, Warga Kampung Miliarder Kini Galau

Selasa, 25 Januari 2022 | 22:55 WIB

RK: Kita Tak Pernah Merencanakan Pembangunan Ibukota

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:42 WIB
X