Polri Akan Kaji Rencana Pemerintah Revisi UU ITE, Ini Persyaratannya

- Kamis, 18 Maret 2021 | 00:00 WIB
(istimewa)
(istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Polri akan melakukan kajian terhadap rencana pemerintah yang akan merevisi Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan syarat, jika Polti diminta sarannya oleh pemerintah maupun DPR.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan.

“Bila diminta, iya (ikut melakukan kajian revisi UU ITE). Nanti kita lihat kajiannya bagaimana. Kalau kita diminta untuk mengkaji, kita akan mengkaji,” kata Ramadhan, seperti yang dikutip dari Viva, Rabu, 17 Maret 2021.

Selanjutnya, jika Polri tidak dimintakan sarannya terhadap revisi Undang-Undang ITE ini, maka tetap akan melaksanakan apapun keputusan yang diambil nantinya oleh pemerintah dan anggota legislatif (DPR RI).

Polri selaku alat negara penegak hukum, siap mendukung apapun revisi daripada UU ITE tersebut. Jadi kita hanya melaksanakan dan siap mendukung apapun hasil dari revisi UU ITE ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyiapkan revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Liga Italia Pekan 23: Waktunya AC Milan Vs Juventus

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:26 WIB
X