Ditunggu Langkah Konkret Pemerintah Tak Hilangkan Pelajaran Agama

Andika
- Senin, 15 Maret 2021 | 06:26 WIB
Ketua PGRI Jateng bersama Bupati Pati Haryanto dan Ketua PGRI Pati Winarto menyerahkan bantuan kepada anggotanya yang terdampak banjir. (suaramerdeka.com/Moch Noor Efendi)
Ketua PGRI Jateng bersama Bupati Pati Haryanto dan Ketua PGRI Pati Winarto menyerahkan bantuan kepada anggotanya yang terdampak banjir. (suaramerdeka.com/Moch Noor Efendi)

PATI, suaramerdeka.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah meminta pemerintah menepis isu penghilangan pelajaran agama di sekolah melalui langkah yang lebih konkret. Itu dapat dilakukan dengan memasukkan formasi guru agama dalam perekrutan satu juta guru ASN melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

"Perekrutan satu juta guru PPPK kebijakan sangat baik, dan kami berharap dapat menjangkau guru-guru agama. Sekaligus pemerintah menjawab, tidak ada maksud menghilangkan (pelajaran agama). Pak Mendikbud sudah menjelaskan itu, nah sekarang tunjukkan lewat formasi guru agama," ujar Ketua PGRI Jateng Muhdi seusai menyerahkan bantuan bagi guru korban banjir di gedung PGRI Pati, Sabtu (13/3).

Dalam kesempatan itu, bantuan diserahkan dirinya bersama Bupati Pati Haryanto dan Ketua PGRI Pati Winarto. Penerima bantuan merupakan anggota PGRI yang sempat terdampak banjir, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Muhdi mengemukakan, anggapan masyarakat atas rencana penghilangan pelajaran agama juga dikaitkan dengan hilangnya frasa agama pada visi pendidikan yang tertuang di draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Menurutnya, frasa agama penting untuk menjamin kehidupan pendidikan Indonesia tetap mendasarkan pada nilai-nilai agama sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).   

"Dalam UUD dan UU Sisdiknas tegas sekali menempatkan agama menjadi tujuan pendidikan pertama. Jadi, kami mengusulkan kepada pemerintah agar jangan menimbulkan keresahan seperti saat ini," tandasnya.

Mengenai kondisi guru agama di Jateng, Muhdi mengungkapkan sangat kurang. Karena itu, perekrutan guru PPPK layak untuk memasukkan formasi guru agama agar kekurangannya tidak semakin banyak.

PGRI, lanjut dia, juga tengah berjuang agar guru honorer mendapat prioritas dalam perekrutan ASN, baik melalui skema CPNS maupun PPPK. Caranya dengan memberikan afirmasi terhadap masa dan pengalaman kerja agar guru honorer mendapat kesempatan menjadi ASN.

"PGRI saat ini sedang melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap guru honorer di jateng untuk menjadi ASN. Ada sekitar 66 ribu yang mengikuti proses itu," katanya.

Editor: Andika

Terkini

X