Sidang Kasus Bansos, Tak Tertutup Kemungkinan Motivasi di Balik Inkonsistensi Para Saksi

- Kamis, 11 Maret 2021 | 05:43 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sekjen Kemensos Hartono Laras dan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin memberi keterangan yang berbeda-beda dalam beberapa kali persidangan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) dengan terdakwa Harry van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Keterangan yang berbeda-beda disampaikan kedua saksi tersebut dalam persidangan 3 dan 8 Maret 2021 lalu yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kuasa Hukum Juliari Batubara, Maqdir Ismail, menyoroti inkonsistensi para saksi dalam persidangan. "Bisa jadi untuk menyembunyikan sesuatu yang merugikan dirinya dan untuk menyudutkan orang lain," kata Maqdir Ismail, Rabu (10/3/2021) di Jakarta.

Dalam sidang yang digelar pada 3 Maret 2021, Hartono Laras dan Pepen Nazaruddin mengatakan para saksi sama sekali tidak melakukan konfirmasi kepada Menteri Juliari atas cerita Adi Wahyono mengenai adanya arahan Menteri terkait pungutan operasional bansos. Kemudian, aksi Pepen Nazaruddin dan saksi Hartono Laras mengubah keterangannya dalam persidangan 8 Maret 2021.

Pepen dan Hartono saat itu mengatakan telah melakukan konfirmasi kepada Mensos Juliari Batubara setelah mendengar laporan dari Adi Wahyono bahwa menteri mengarahkan untuk melakukan pungutan terhadap Bansos.

Keterangan yang berubah-ubah dari para saksi dalam beberapa kali persidangan, kata dia, mestinya dikesampingkan oleh pengadilan. Ia mengaku tidak mengetahui motivasi atau pun tujuan para saksi yang memberikan keterangan berubah-ubah. "Tidak tertutup kemungkinanan motivasi di balik perubahan keterangan ini, supaya nantinya mereka bisa menjadi justice collaborator," ujarnya.

Maqdir berpendapat cara dan proses penegakan hukum demikian tidak akan melahirkan keadilan. "Tetapi justru akan mendatangkan ketidakadilan," tukasnya.

Maqdir menjelaskan, poses penegakan hukum, terutama pembuktian, tidak boleh disandarkan pada pengakuan orang bersalah dan menunjuk orang lain yang juga bersalah. "Proses penegakan hukum harus didasarkan kepada fakta dan bukti di persidangan yang saling bersesuaian," tegasnya.

Dalam perkara ini, Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara senilai Rp1,28 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19. Selain didakwa menyuap Juliari, Harry didakwa menyuap dua anak buah Juliari yaitu Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Kedudukan Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos bulan Oktober - Desember 2020.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Kemenag Raih Anugerah Meritokrasi KASN 2021

Selasa, 7 Desember 2021 | 21:40 WIB

Safar: Program JKN KIS, Jaminan Kesehatan yang Mumpuni

Selasa, 7 Desember 2021 | 14:07 WIB
X