Kementerian ATR/BPN Kerja Sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung, Perkuat Kepastian Hukum Pertanahan

- Kamis, 11 Maret 2021 | 08:36 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

TANGERANG, suaramerdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menggelar Rapat Pra Ops Penanganan Kejahatan Pertanahan Tahun 2021.

Acara yang berlangsung di Hotel Novotel, Tangerang, awal pekan ini bertujuan untuk membahas seputar kasus pertanahan yang mengandung indikasi pidana untuk dilakukan penyelidikan, mengetahui kendala dan hambatan penyelesaian kasus pertanahan serta mencari solusi atas penyelesaiannya. Acara ini dibuka Sofyan A. Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN melalui video conference.

Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengemukakan bahwa besar kiranya komitmen Presiden untuk mengatasi masalah pertanahan dan kepastian hukum pertanahan, sehingga berbagai kebijakan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memperbaiki hal teknis seputar administrasi pertanahan. Menurut Sofyan A. Djalil, permasalahan pertanahan tidak hanya berdampak kepada pertanahan semata, namun juga kepada iklim investasi yang berdampak besar ke ranah ekonomi.

Baca juga: Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN Dorong Pemanfaatan Tanah Masyarakat di Provinsi Lampung

Jika masalah kepastian hukum pertanahan lebih jelas, maka kesempatan investasi semakin besar dan akan memberikan peluang-peluang besar lain di bidang ekonomi. “Jika iklim investasi berkembang, akan menciptakan lapangan kerja lebih besar, menggerakkan ekonomi bahkan memberikan kemakmuran bagi negeri ini,” tutur Sofyan A. Djalil

Dalam penyelesaian pertanahan khususnya mafia tanah, Sofyan A. Djalil mengaku bahwa pihaknya tengah menggandeng beberapa lembaga terkait seperti Kepolisian hingga Kejaksaan untuk sama-sama bersinergi memberantas masalah tanah khususnya mafia tanah. “Kita ingin BPN menjadi instansi yang makin dipercaya, bersama-sama kita memberikan kepastian hukum agar kelak perlahan tidak ada lagi praktik mafia tanah,” tambah Sofyan A Djalil.

Onny Trimurti Nugroho selaku Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal Polri menuturkan, bahwa saat ini pihaknya tengah menjalin kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan penataan pertanahan, percepatan pemberian hak atas tanah, hingga penuntasan penyelesaian perkara, konflik dan sengketa pertanahan melalui satgas anti mafia tanah.

Baca juga: Pencegahan Mafia Tanah via Pengurusan Satu Atap, Ini Penjelasan Wamen ATR/Waka BPN

Dikatakan, pihaknya juga tengah melakukan program jangka pendek 100 hari, yakni program koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait penegakan hukum kasus-kasus tanah yang meresahkan masyarakat. Tujuan akhir program ini tentu selain menjalin kerja sama, juga sebagai sarana untuk menjamin keamanan dalam setiap kegiatan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Liga Italia Pekan 23: Waktunya AC Milan Vs Juventus

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:26 WIB
X