Pendaftar Guru ASN PPPK Meleset dari Target, Jumlah Tak Sampai 1 Juta

- Sabtu, 6 Maret 2021 | 11:50 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com –  Rencana Pemerintah merekrut satu juta guru honorer melalui skema Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak terpenuhi. Setelah pendaftaran ditutup usulan dari 490 pemerintah daerah tercatat hanya 568.238 pendaftar dari satu juta formasi yang dibutuhkan.

Meski data usulan formasi masih terus dimutakhirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), namun Pemerintah menyebut jumlah ini adalah rekor penerimaan formasi guru untuk mengikuti seleksi ASN PPPK terbesar selama ini.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan Pemerintah membuka seleksi guru ASN PPPK bagi honorer kategori 2 (K2), honorer non-K2, dan lulusan program pendidikan profesi guru (PPG) untuk satu juta formasi. “Nantinya pemenuhan formasi sampai satu juta guru ASN PPPK akan dilanjutkan sampai seluruh kuota terpenuhi,” kata Iwan di Jakarta, Jumat (5/3).

Baca juga: Disinggung PTM Setelah Guru Divaksin, Begini Respons Kemenkes

Dari Data Kemendikbud mencatat saat ini terdapat 1.002.616 kebutuhan guru secara nasional yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten, namun hingga usulan yang masuk baru separuh lebih. Padahal Kemenpan RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Sosialisasi dilakukan Kemendikbud dalam berbagai bentuk, mulai dari lokakarya yang dibagi berdasarkan region sesuai dengan kedudukan wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur kepada seluruh pemda yang teriri dari unsur dinas pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Oktober hingga Desember 2020. Selain itu, Kemendikbud terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, baik dalam bentuk tatap muka, maupun daring selama Januari 2021 hingga Maret 2021.

Sosialisasi juga dilakukan melalui grup percakapan whatssap dengan kepala dinas seluruh Indonesia, komunitas guru, berbagai pemberitaan di media massa baik nasional maupun regional. “Pemerintah juga menyiapkan kanal informasi berupa laman yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Iwan.

Baca juga: Sumber Anggaran untuk Menggaji PPPK, Anggota Komisi X: Perlu Diperjelas

Iwan mengatakan 490 pemerintah daerah telah mengajukan formasi kebutuhan guru di wilayahnya. Sementara pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi bisa mengirimkan pada kesempatan berikutnya. “Ini diharapkan akan mampu mempercepat pemenuhan kekurangan guru di daerah yang saat ini jumlahnya masih sangat besar,” tutup Iwan.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

X