Asosiasi Radio Didorong Kerja Sama Warga, Berantas Frekuensi Gelap

Nugroho
- Rabu, 3 Maret 2021 | 19:22 WIB
(suaramerdeka.com/Langgeng Widodo)
(suaramerdeka.com/Langgeng Widodo)

SOLO, suaramerdeka.com - Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang dan Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta bakal menindak tegas frekuensi (radio) gelap atau illegal di wilayah pengawasan mereka.

Hal itu diungkapkan Kepala Balmon Semarang Sazili dan Kepala Balmon Yogyakarta Heriyanto pada seminar virtual yang digelar Masyarakat Penyiaran Solo Raya (MPSR), Rabu, 3 Maret 2021. Acara disiarkan langsung oleh radio-radio anggota MPSR di Solo Raya.

“Saya masuk Jawa Tengah Juni 2020 dan Desember sudah ada putusan pengadilan atas radio gelap di Pemalang. Tahun ini akan ada lagi radio gelap yang kami proses ke pengadilan. Kami tidak membiarkan illegal. Sudah berkali kali ditangani, ada pengaduan juga dari masyarakat, kami pasti datang melakukan penertiban sesuai pengaduan,” kata Sazili.

Setelah menerima pengaduan dari masyarakat, lanjut dia, Balmon akan melakukan penertiban, membuat berita acara, memberi peringatan. "Selanjutnya diproses di pengadilan," katanya.

Sementara itu Heriyanto memberi saran agar pihak radio legal atau asosiasi radio bekerja sama dengan aparat setempat, misalnya kepala desa, Koramil, Polsek dan lain-lain untuk melakukan pembinaan kepada warga masyarakat di kawasan pegunungan.

Ini dilakukan lantaran kebanyakan radio gelap memasang pemancarnya di gunung-gunung. “Masyarakat perlu diberi pemahaman jika mereka membantu atau memberi fasilitas kepada pengelola radio gelap, bisa terlibat dalam perbuatan melanggar hukum,” jelasnya.

Heriyanto menerangkan, dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di Balmon, sementara tugas dan program yang harus dilakukan sangat banyak, perlu treatment baru. "Misalnya berkolaborasi dengan warga masyarakat setempat," jelas dia.

Pada diskusi itu juga mengemuka tidak adanya efek jera bagi pelanggar radio gelap karena vonis yang rendah bagi pelanggar. Aisah, petugas dari Balmon Semarang menegaskan, keputusan pengadilan berada di luar kewenangan mereka. Sebagai penyidik termasuk balmon, pihaknya tidak bisa mencampuri urusan pengadilan.

"Tugas kami sebagai penyidik sampai tahap 2, penyerahan berkas. Untuk selanjutnya persidangan merupakan wewenang pengadilan. Soal putusan, ada yang diputus 1 tahun penjara di Pekalongan. Di Pemalang tahun lalu, pidana 6 bulan penjara, denda Rp 15 juta,” terangnya.

Halaman:

Editor: Nugroho

Terkini

X