Lampiran Perpres Miras Dicabut, MUI Ingatkan Ini

- Rabu, 3 Maret 2021 | 10:12 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com  – Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengapresiasi langkah pencabutan lampiran Perpres mengenai investasi minuman keras oleh Presiden Joko Widodo. MUI menunggu salinan tertulis pencabutan Perpres tersebut.

Pencabutan itu menjadi pelajaran penting : jangan sembarangan menggunakan miras. “Kita menunggu salinan keputusannya. (Ini menjadi) kunci edukasi, pengawasan, sehingga tidak menggunakan miras secara sembarangan, karena akan bisa berbahaya untuk generasi kita di masa mendatang, ” katanya saat konferensi pers di Gedung MUI Pusat, Selasa (2/3).

Sekjen MUI mengatakan di satu sisi mengapresiasi pencabutan tersebut, namun di sisi lain, MUI terus melakukan aksi yang sifatnya pendampingan atau advokasi, sosialisasi, dan edukasi sehingga dampak penyalahgunaan minol dapat dihindari.

Baca juga: Pencabutan Perpres Miras, Kurang Sosialisasi Bisa Timbulkan Kesalahpahaman

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menilai pencabutan lampiran Perpres itu sebagai momentum me-review peraturan perundang-undangan di Indonesia secara mendalam. ‘’MUI menyampaikan apresiasi atas keseriusan pemerintah, atas respon cepat dari presiden yang mendengar aspirasi masyarakat, dan juga bersama-sama berkomitmen meneguhkan kemaslahatan bangsa,” ujarnya.

Kiai Niam mengatakan sebelum Presiden mencabut lampiran Perpres itu MUI sudah melakukan pendalaman materi. Pihaknya menyampaikan kepada pemerintah atas kegelisahan mayoritas masyarakat. Namun MUI tidak memperoleh informasi terkait konten Perpres ini. Ini kemungkinan karena status Perpres ini merupakan peraturan turunan UU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat puluhan UU.

“Ini menjadi pembelajaran bagi kita agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bisa dilakukan dengan pelibatan seluruh stakeholder, kemudian menyelami suasana kebatinan dan norma nilai yang hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Cabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021, Ini Lampirannya

Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pencabutan aturan ini menunjukkan pemerintah bersikap demokratis dan legawa atas aspirasi dan keberatan luas umat beragama khususnya umat Islam, termasuk Muhammadiyah.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Gunung Semeru Meletus, Ini Sejarah Letusannya

Minggu, 5 Desember 2021 | 07:45 WIB
X