Travel Umrah Wajib Gunakan Rekening Khusus, Ada Sanksi yang Melanggar

- Rabu, 24 Februari 2021 | 11:40 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyambut baik penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Menurutnya, PP ini berguna dalam memisahkan setoran biaya calon jamaah umrah dari dana di luar kepentingan umrah. Mustolih mengatakan, beleid tersebut mewajibkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel untuk menggunakan rekening khusus yang menampung setoran biaya dari jamaah umrah. "Rekening khusus umrah ini penting digunakan untuk memisahkan setoran jamaah umrah dan dana di luar kegiatan umrah, termasuk untuk operasional perusahaan," kata Mustolih.

Dengan rekening khusus, aliran dana dari calon jamaah ke pihak travel nantinya dapat termonitor dan dapat ditelusuri dengan jelas jejaknya apakah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dia menilai kemunculan aturan itu sebagai  upaya pemerintah melindungi jamaah umrah dari oknum travel nakal yang pernah mencuat beberapa tahun silam. Sebagaimana diketahui, ratusan ribu calon jamaah umrah dari berbagai penjuru daerah gagal berangkat ke Tanah Suci karena ditipu beberapa oknum travel.

Baca juga: Ini Wanti-wanti Menag untuk Jamaah Umrah Terkait Protokol Kesehatan

"Tidak hanya itu, bahkan biaya yang telah mereka lunasi tidak dapat ditarik karena digunakan untuk kepentingan di luar urusan umrah. Dalam skandal tersebut penegak hukum bahkan mengungkap dana calon jamaah ternyata digunakan untuk foya-foya oleh bos travel," kata Mustolih. 

Dengan rekening khusus, aliran dana dari calon jamaah ke pihak travel nantinya dapat termonitor dan dapat ditelusuri dengan jelas jejaknya apakah digunakan sesuai dengan peruntukannya.  "Ini menjadi angin energi baru perlindungan calon jamaah umrah," kata Mustolih.

Di lain sisi, PP ini makin mendorong bisnis di sektor wisata religi ini makin transparan dan kompetitif khususnya menyangkut harga yang makin baik dalam membangun iklim usaha yang terbuka. Apabila ada oknum travel yang membanderol harga terlalu rendah di bawah harga referensi, publik dapat langsung mengoreksinya. Begitu pula bila biaya kelewat mahal. "Terlebih pada saat sekarang di era ekonomi digital yang setiap saat siapapun dan di manapun bisa memantau termasuk pihak pengawas dan regulator," kata Mustolih.

Baca juga: Arab Saudi Longgarkan Syarat Usia Jamaah Umrah RI, Ini Perubahannya

Rekening tersebut dibuka di bank syariah yang telah ditetapkan sebagai bank penerima setoran (BPS). Rekening ini dibuka dan dikelola penuh oleh masing-masing travel tanpa campur tangan pemerintah sama sekali. 

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

X