Disrupsi dan Pandemi Covid-19 Berikan Pelajaran Harus Siap beradaptasi

JAKARTA, suaramerdeka.com - Berbagai perubahan yang terjadi akibat disrupsi dan pandemi, harus dijawab dengan mengubah pola pikir agar menjadi bangsa pembelajar, sehingga mampu mewujudkan Indonesia Emas, adil dan makmur yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, sumber pembelajaran tidak hanya berasal dari berbagai peristiwa di saat ini, tetapi juga bisa didapat dari peristiwa sejarah di masa lalu.

"Dengan berbagai perubahan yang terjadi saat ini menjadi bangsa pembelajar adalah sebuah keniscayaan. Generasi muda yang akan menjadi pelaku utama dalam mengisi kemerdekaan harus mampu mewujudkannya dalam menjawab berbagai tantangan di masa datang," kata Lestari Moerdijat.

Hal ituu dikatakan Lestari Moerdeijat saat menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Maluku, di Ambon, Provinsi Maluku, Kamis, 4 November 2021.

Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa, Komisi I DPR Nyatakan Verifikasi Dokumen Calon Panglima TNI Sudah Lengkap

Menurutnya disrupsi dan pandemi Covid-19 yang dihadapi saat ini memberi pelajaran bahwa bangsa ini harus siap beradaptasi dalam situasi apa pun, tentu dengan berbekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Generasi muda, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus mampu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa tersebut untuk menjadi bekal menghadapi tantangan di masa datang.

Pada kesempatan itu, Lestari Moerdijat memperkenalkan metode manajemen Teori U, karya Otto Scharmer, kepada para mahasiwa agar mampu beradaptasi dalam sejumlah proses perubahan.

Teori U, menurut Rerie, mampu membantu individu maupun para pemangku kepentingan melakukan transformasi yang mengakar dan mendorong inovasi.

Baca Juga: Jelang Pilpres, PKB Ingin Ambang Batas Pencalonan Presiden Diturunkan

Lestari menilai pembelajaran offline atau tatap muka memang sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.

Namun, jelasnya, untuk merealisasikannya membutuhkan kesiapan semua pihak, agar tidak memicu kembali penyebaran Covid-19.***