Pendataan Penerima Vaksinasi Mandiri, Aspek Perlindungan Data Pribadi Harus Diperhatikan

- Rabu, 17 Februari 2021 | 07:00 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pendataan penerima vaksinasi Covid-19 mandiri tetap harus memperhatikan aspek perlindungan data pribadi. Hal ini sangat penting dilakukan karena sebagian data-data yang dikumpulkan merupakan data yang sensitif dan akan berdampak negatif kalau tidak terlindungi.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina menuturkan, adanya kebocoran data pribadi konsumen sebuah marketplace dan dugaan diperjualbelikannya data tersebut di pasar gelap pada tahun lalu tentu masih segar dalam ingatan. Sementara itu, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi kini masih berlangsung di DPR.

Misalnya saja pendataan yang dilakukan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Sebagai salah satu pihak yang mendukung adanya vaksinasi mandiri, Kadin melakukan pendataan yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengetahui kesediaan mereka untuk ikut dalam vaksin mandiri dan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membiayai vaksinasi karyawan beserta keluarganya.

Baca juga: Arahan Jokowi: PWI Jateng Buka Pendaftaran Vaksinasi Wartawan, Ini Syaratnya

"Survei yang dilakukan secara online tersebut mengharuskan adanya pengisian data, dari mulai Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat lengkap dan juga nomor handphone. Informasi serupa dari anggota keluarga karyawan juga harus diisi dan dilengkapi, misalnya nama, tempat tanggal lahir, serta hubungan keluarga. Kerawanan dari sederet informasi tadi tentu perlu dilindungi dan dijamin kerahasiaannya. Terutama karena di antara data tersebut terdapat data anak, yang di dalam draft UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) versi September 2019 tergolong ke dalam data pribadi sensitif," katanya.

Merujuk pada draft RUU PDP, Dina melanjutkan, pengisian data harus mendapatkan consent atau persetujuan dari si pemilik data, misalnya melalui tickbox. Consent atau persetujuan dari pemilik data didapatkan dengan menyertakan informasi pemrosesan data.

Informasi tersebut meliputi pihak mana saja yang dapat mengakses data tersebut, tujuan dari pengisian data (apakah ada tujuan selain untuk distribusi vaksin) dan berapa lama data itu akan digunakan oleh Kadin selaku pengontrol data. Pemilik data juga harus mendapatkan jaminan kalau data pribadinya hanya akan diakses oleh pihak yang berkepentingan dan tidak akan disebarluaskan.

Baca juga: RUU Data Pribadi Harus Diterapkan dengan Standar Tinggi

“Mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi sangat krusial. Pemilik data perlu meminta persetujuan atau consent mereka terhadap data pribadinya. Setelah itu perlu adanya jaminan bahwa data mereka tidak akan disalahgunakan dan disebarluaskan,” jelas Dina.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Peradi Pemalang Luncurkan Pusat Bantuan Hukum Gratis

Minggu, 19 September 2021 | 18:02 WIB

Immune Booster Disalurkan ke Korban Banjir Lebak

Minggu, 19 September 2021 | 11:16 WIB

Membiasakan Hidup Bersama Covid-19

Minggu, 19 September 2021 | 00:34 WIB

Pandemi dan Keseimbangan Hidup

Minggu, 19 September 2021 | 00:21 WIB
X