Kasus Guru Honorer Dipecat, Ini Solusi Kemendikbud

- Senin, 15 Februari 2021 | 09:20 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah Pusat akhirnya turun tangan menyelesaikan kasus guru honorer di SD Negeri 169 Sadar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang dipecat lantaran mengunggah besaran gaji honorer. “Kami terus berkoordinasi dengan Kadisdik Bone untuk mencari solusi terbaik terkait kejadian ini,” kata Direktur Jenderal GTK Kemendikbud Iwan Syahril pada Jumat (12/2).

Dikatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) secara aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bone untuk menyelesaikan kasus tersebut.

GTK Kemendikbud dengan Kadisdik Bone berkomitmen akan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan mengedepankan musyawarah dan solusi untuk kedua pihak. GTK Kemendikbud mendorong semua pihak termasuk kepala sekolah dan guru honorer bersangkutan untuk bermusyawarah terlebih dahulu. “GTK Kemendikbud juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang juga proaktif dalam menyelesaikan kasus ini dengan semangat kekeluargaan,” ujar Iwan.

Baca juga: Unggah Slip Gaji di Medsos, Seorang Guru Honorer Dipecat

Sampai saat ini, Disdik Kab Bone bersama semua pihak terkait telah menjalin komunikasi kepada Kepala SDN 169 Sadar dan Ibu Hervina. Upaya mencari jalan keluar kasus itu akan dilanjutkan pada Senin (15/2) untuk melakukan musyawarah, melakukan klarifikasi, dan mencari solusi terbaik.

Menurut Iwan Kemendikbud akan terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan untuk memastikan kejadian ini terselesaikan dengan keputusan yang baik untuk semua pihak. Rekrutmen ASN PPPK dapat menjadi salah satu solusi perlindungan kerja dan kesejahteraan guru

Pemerintah telah membuka kuota hingga satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer segala usia. Dirjen GTK mengatakan mekanisme ASN PPPK dapat menjadi salah satu solusi untuk menghindari terjadinya kasus seperti ini. Sleksi PPPK ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, dan kesejahteraan guru honorer, termasuk perlindungan kerja guru di berbagai daerah.

Baca juga: Di Depan Mendikbud Nadiem, Fikri Desak Penyelesaian Masalah Honorer

Iwan menegaskan, PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. "Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Hal ini akan menjawab persoalan kesejahteraan guru honorer. Selain itu, pada managemen PPPK, terdapat pasal pemutusan hubungan perjanjian kerja yang sudah diatur dan ada prosedurnya sehingga bisa memberikan perlindungan kerja kepada guru,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

LRT Kecelakaan di Cibubur, Diduga Human Error

Senin, 25 Oktober 2021 | 20:52 WIB
X