Jangan Kaget! Semua Sertifikat Tanah Asli Akan Ditarik

- Kamis, 4 Februari 2021 | 11:36 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan kebijakan baru berupa penarikan semua sertifikat tanah asli mulai tahun ini. Namun, jangan khawatir, pemerintah akan mengganti sertifikat analog itu dengan sertifikat elektronik atau sertifikat-el.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  BPN Sofyan Djalil mengatakan aturan baru itu untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Dalam rilis di situs resmi BPN disebutkan kebijakan itu merupakan rangkaian dari transformasi digital yang tengah dilakukan BPN. Tahun lalu telah diberlakukan empat layanan elektronik, Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertifikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Dalam konferensi pers secara daring pada Selasa (2/2), Kepala Biro Hubungan Masyarakat BPN Yulia Jaya Nirmawati menghadirkan sejumlah narasumber untuk menjelaskan kebijakan baru tersebut agar masyarakat memahami perihal sertifikat elektronik secara utuh, tidak sepotong-potong agar tidak menimbulkan beragam penafsiran dan keraguan.

Hadir narasumber antara lain Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dwi Purnama dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Virgo Eresta Jaya.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi mengatakan nuansa sertifikat elektronik tentu berbeda dari sertifikat analog. Namun Pemerintah memastikan penggunaan sertifikat elektronik secara teknis sama dengan analog. "Setiap teknologi yang baru diluncurkan tentu ada budaya baru, tidak hanya dari internal, tetapi juga masyarakat sebagai stakeholders terkait," kata Teuku Taufiqulhadi.

Baca juga: Reforma Agraria Didukung 2 Program, Apa Itu?

Sementara Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Dwi Purnama menjelaskan penerbitan sertifikat elektronik dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah kali pertama untuk tanah yang belum terdaftar, dan penggantian sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar seperti secara suka rela datang ke kantor pertanahan atau jual beli dan sebagainya.

"Sesuai pasal 16 peraturan tersebut bahwa tidak ada penarikan sertifikat analog oleh kepala kantor, jadi saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data maka sertifikat analognya ditarik oleh kepala kantor di gantikan oleh sertifikat elektronik," katanya.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB

Menyikapi Penurunan Kualitas Demokrasi Selama Pandemi

Kamis, 2 Desember 2021 | 21:23 WIB
X