Kasus Pelecehan di KPI Terhenti, Kondisi Korban Memburuk

- Rabu, 3 November 2021 | 13:23 WIB
Ilustrasikorban pelecehan seksual. (Youth Proactive.)
Ilustrasikorban pelecehan seksual. (Youth Proactive.)

suaramerdeka.com - Kasus pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak terlihat berjalan dengan lancar. Korban yang berinisial MS justru dinonaktifkan dan mendapat surat penertiban dari KPI. Surat penertiban diberikan, karena MS tidak mengisi absensi satu hari saat berstatus dinonaktifkan.

Muhammad Mualimin selaku kuasa hukum MS menyebutkan, bahwa kondisi korban memburuk selama dua hari terakhir setelah mendapat surat penertiban tersebut.

Hal itu membuat MS harus berobat ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Pelni pada Senin, 1 November 2021.

Baca Juga: Komitmen Perdahukki, Tekan Risiko Dokter Berhadapan Masalah Hukum

"Salah satu faktor yang membuat badan MS down karena meneriman Surat Panggilan Penertiban Administrasi dari Sekretariat agar hadir hari ini di KPI," kata Mualimin.

Di saat yang sama, tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap kasus yang dialami MS.

Mualimin mengaku terakhir kali mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) pada 9 September.

Baca Juga: PT Madeg Pilar Prayoga Rugi Rp 311,886 Juta, Manajer Diduga Salahgunakan Uang Setoran

MS terakhir diperiksa polisi adalah mengenai kondisi psikisnya, yaitu enam kali pertemuan untuk pemeriksaan oleh dokter psikiater di RS Polri.

"Dari pemeriksaan dan keterangan dokter psikiater RS Polri digunakan menjadi dasar dan digunakan penyidik Polres Jakarta Pusat untuk melanjutkan proses hukum," imbuhnya.

Mualimin menambahkan tidak ada lagi perkembangan penanganan kasus oleh kepolisian.

Dia sendiri masih menungu berapa lama kesimpulan dari dokter forensik dirilis.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kasus pelecehan seksual yang dialami MS masih dalam proses penyelidikan.

Hengki menyebutkan adanya kendala terkait perubahan tempat kejadian atau locus delicti dan waktu atau tempus delicti yang sudah terlalu lama.

"Pertama, tempus delicti-nya itu sudah bertahun-tahun. Waktu kejadian sudah berlalu lama, yang kedua juga locus delicti sudah berubah," kata Hengki.

Terhentinya proses hukum kasus pelecehan tersebut bukan menjadi kali pertama.

Sebelumnya pada 2016. MS yang dilecehkan dan dirundung sejak 2012 melaporkan pelecehan yang dialaminya ke Komnas HAM.

Namun karena ada dugaan tindak pidana, MS disarankan untuk lapor ke polisi.

Saat itu, MS tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun perundungan terus dialaminya.

MS pun melapor ke Polsek Gambir pada 2019. Namun tidak berjalan sesuai harapan, karena MS justru diminta menyelesaikan kasus tersebut secara internal.

Korban lalu melaporkan perundungan yang dialaminya itu ke atasannya. Namun tidak ada tindakan yang membuat MS lega, ia hanya dipindahkan ke ruangan yang berbeda dari ruangan para terduga pelaku.

Pada 2020, MS kembali melapor ke Polres Gambir dan kembali tidak mendapat respon yang serius.

MS sempat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum.

Karena penyelesaian kasusnya terhenti, MS akhirnya membuat surat terbuka mengenai pengalamannya menjadi korban pelecehan yang dialami di lembaga tempatnya bekerja.

Surat terbuka itu menjadi viral dan banyak orang yang bersimpati serta mendukung MS.

Ia pun mendapat keberanian untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian dan Komnas HAM pada 2021.

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Berhasil Kabur, Bandar Narkoba Tabrak Anggota Polisi

Senin, 22 November 2021 | 11:58 WIB

Sepanjang 2021, Polri Tangani 69 Kasus Mafia Tanah

Jumat, 19 November 2021 | 15:11 WIB
X