Plasma Konvalesen Jadi Andalan, Simak Alasan Airlangga

- Senin, 25 Januari 2021 | 08:48 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com -  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam penanganan Covid-19 Pemerintah mengandalkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), vaksin Covid-19 dan plasma konvalesen yang saat ini sangat dibutuhkan untuk menekan kematian kasus Covid-19 di Tanah Air.

Airlangga menerangkan tingkat kesembuhan terapi plasma konvalesen terhadap pasien dengan kondisi berat dapat mencapai 80 persen. Untuk itu masyarakat penyintas Covid-19 diharapkan sukarela membantu sesama sebagai wujud syukur atas nikmat kesembuhan.

Menko menambahkan, sebagai gambaran, kebutuhan plasma konvalesen saat ini cukup tinggi mengingat tingkat kematian akibat Covid-19. Satu pendonor bisa menyumbang 400-600 cc, dalam sekali terapi dibutuhkan 200cc plasma dengan demikian satu pendonor dapat menyelamatkan 2-3 nyawa.

Syarat untuk menjadi pendonor yang efektif di antaranya; pernah terkonfirmasi positif Covid-19 dengan derajat gejala sedang, mendapatkan surat keterangan sehat atau sembuh, telah bebas gejala Covid-19 (demam, batuk, sesak napas, diare) sekurang-kurangnya 14 hari, berusia 18-60 tahun, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang belum pernah hamil, berat badan minimal 55kg, dan tidak memiliki penyakit penyerta yang kronis.

Baca juga: Donor Plasma Konvalesen, Hikmah Kebersamaan Penyintas Covid-19

Sementara itu Pemerintah juga memperpanjang PPKM Jawa-Bali dari tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2020.  Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil monitoring angka kasus mingguan di seluruh provinsi Jawa-Bali, kecuali Banten dan D.I. Yogyakarta terlihat turun meski tidak signifikan. Selain itu evaluasi 4 parameter (kasus aktif, jumlah kematian, jumlah kesembuhan dan Bed Occupancy Rate) di 73 Kabupaten/Kota selama minggu pertama PPKM semakin memperkuat Pemerintah untuk mengambil keputusan.

Menurut Airlangga, PPKM diberlakukan pada “timing yang tepat” di saat aktivitas ekonomi awal tahun yang secara historis lebih rendah dibandingkan triwulan lainnya. Pengetatan diiringi program mempertahankan daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah dengan total anggaran tahun 2021 sebesar Rp 110,2 triliun dan dukungan UMKM dengan total anggaran tahun 2021 sebesar Rp 48,8 triliun.

Andalan ketiga vaksinasi diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk beraktivitas dan mempercepat terjadinya herd immunity. Saat ini Pemerintah Indonesia sedang melakukan pengadaan 426,8 juta dosis vaksin dari berbagai produsen yang akan disalurkan secara gratis bagi masyarakat Indonesia dengan estimasi kebutuhan anggaran hingga Rp 74 triliun.

Sementara pengadaan vaksin mandiri akan dilakukan secara pararel dengan tidak mengurangi jatah vaksin gratis. Airlangga menuturkan, merupakan tugas pemerintah untuk mengawal pengadaan vaksin ini agar tidak terjadi komersialisasi. “Untuk perusahaan yang mengadakan program vaksin bagi karyawannya, tidak diperkenankan untuk memungut bayaran atau melakukan pemotongan gaji”.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Target 8 Kursi, PKB Kota Semarang Gelar Evaluasi

Minggu, 26 September 2021 | 19:45 WIB

CSIS: Komunikasi Politik Airlangga Hartarto Kuat

Minggu, 26 September 2021 | 17:40 WIB
X