Komitmen Perdahukki, Tekan Risiko Dokter Berhadapan Masalah Hukum

- Sabtu, 30 Oktober 2021 | 19:24 WIB
KONGRES PERDAHUKKI: Para dokter yang tergabung dalam wadah organisasi Perdahukki menggelar kongres nasional dan pelantikan pengurus di Hotel Golden City Sabtu 30 Oktober 2021. (suaramerdeka.com/Hari Santoso)
KONGRES PERDAHUKKI: Para dokter yang tergabung dalam wadah organisasi Perdahukki menggelar kongres nasional dan pelantikan pengurus di Hotel Golden City Sabtu 30 Oktober 2021. (suaramerdeka.com/Hari Santoso)

 


SEMARANG, suaramerdeka.com - Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia (Perdahukki) memandang perlunya menekan angka risiko dokter berhadapan dengan masalah hukum.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Perdahukki Dr dr Rudy Sapoelete Akp SH MH MBA disesela kegiatan Kongres Nasional Pertama di Golden City Hotel, Sabtu 30 Oktober 2021. Kongres turut diisi pelantikan pengurus pusat dan daerah se- Indonesia secara tatap muka dan virtual.

“Pada prinsipnya dokter jelas tidak ada yang ingin berhadapan dengan hukum. Tugas utama profesi ini memberikan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat. Namun, kami sadari ada risiko saat memberikan pelayanan terhadap pasien,” tutur dia kepada awak media disesela kongres.

Baca Juga: Bacaan Doa Qunut Lengkap dengan Terjemahannya

Hadir inisiator Perdahukki yaitu Dr dr Djoko Widyarto JS DHM, MHKes (Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran/ MKEK) IDI Jawa Tengah, dr Eddi Junaidi SpOG SH MKes dan dr Daeng M Faqih SH, MH (Ketua Umum PB IDI).

Disayangkan, tambahnya, ketika ada permasalahan pada dokter maupun tenaga medis berujung ancaman pidana dan kriminalisasi. Kondisi tersebut sama sekali tidak diinginkan melainkan butuh dibuat penyelesaian kasus medikolegal sesuai kaidah maupun prinsip hukum kesehatan dan kedokteran.

Hal ini sejalan pendirian Perdahukki untuk memberikan edukasi maupun perlindungan hukum bagi profesi kedokteran dan kesehatan.

Baca Juga: Peringatan Hari Keuangan Nasional, Ini Sejarah Mata Uang Resmi Indonesia

Selain itu mereka juga berkehendak memberikan advokasi kepada para pembuat perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan bidang hukum kesehatan dan kedokteran. Kemudian dirasa perlu mendorong terbentuknya kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi dokter maupun pengguna jasa pelayanan kedokteran.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ditembak 4 Kali Masih Kuat, Brigadir J Disebut Sakti!

Sabtu, 17 September 2022 | 11:44 WIB

Bripda Ismi Aisyah Klarifikasi, Bukan Dia yang Menangis

Minggu, 4 September 2022 | 10:35 WIB
X