23 Daerah di Jateng Wajib PPKM

Red
- Senin, 11 Januari 2021 | 01:00 WIB
SM/jatengprov.go.id - Ganjar Pranowo
SM/jatengprov.go.id - Ganjar Pranowo

SEMARANG - Menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mewajibkan 23 kabupaten/kota menerapkannya. Ganjar pun mengirimkan surat edaran kepada 23 bupati/ wali kota tersebut.

Dalam surat tertanggal 8 Januari 2021, disebutkan daerah-daerah yang wajib PPKM, antara lain eks Karesidenan Semarang yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan. Kemudian, eks Karesidenan Banyumas, yakni Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen.

Daerah lainnya, Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri. Selain itu, Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes. ”Seluruh daerah tersebut wajib memberlakukan PPKM mulai 11 Januari hingga 25 Januari dengan berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021,” tulis Ganjar.

Dalam surat yang juga dikirimkan kepada Polda Jateng dan Kodam IVDiponegoro itu, Ganjar menekankan agar mengutarakan penerapan protokol kesehatan, yakni tiga-M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) serta tiga-T (tracing, test, treatment).

Operasi Yustisi

Daerah juga diminta meningkatkan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, menegakkan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat desa atau kelurahan dan sukarelawan Satgas Jogo Tonggo. Untuk daerah-daerah yang memerlukan penambahan tenaga kesehatan, Gubernur mengizinkan penambahan sendiri.

Caranya, bekerja sama dengan organisasi profesi seperti IDI, PPNI, dan Patelki. ”Perekrutan dilakukan berdasar peraturan yang berlaku dengan sumber anggaran yang ada, seperti APBD, BLUD, dan pembiayaan mandiri,” tandas Ganjar. Selain itu, tiap daerah juga diminta meningkatkan ketersediaan tempat tidur ICU dan tempat isolasi, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta, minimal 30% dari ketersediaan saat ini.

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

Digitalisasi Tetap Menjadi Kunci Pengembangan Daerah

Rabu, 22 September 2021 | 14:33 WIB

Bupati Kolaka Timur dan Lima Staf Terjaring OTT KPK

Rabu, 22 September 2021 | 10:53 WIB

Pak Penghulu pun Kenakan APD

Rabu, 22 September 2021 | 01:35 WIB

PTM Tanpa Izin, 90 Siswa Terpapar Virus Korona

Rabu, 22 September 2021 | 01:29 WIB

Rehab Rumah Tak Layak Huni, BRI Gombong Bantu Rp 50 Juta

Selasa, 21 September 2021 | 21:46 WIB
X