Kapolri Keluarkan Telegram, Perintah untuk Kapolda Terkait PKM Jawa-Bali

Red
- Jumat, 8 Januari 2021 | 13:45 WIB
Istimewa
Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menyusul Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diberlakukan pemerintah di Pulau Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/13/I/OPS.2./2021 tertanggal 7 Januari 2021.

Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengkonfirmasi penerbitan surat telegram tersebut.

"Surat telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan," katanya di Jakarta, Jumat (8/1).

Surat telegram tersebut berisi perintah kepada para Kapolda untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan mendorong pihak Pemda (Kepala Daerah) untuk mengatur secara spesifik PKM dimaksud sampai dengan penerapan sanksi melalui Perda.

Baca Juga: PKM, Polda Jateng Bakal Gelar Operasi Yustisi 3 Kali Sehari

Baca Juga: Soal Dampak Ekonomi Jelang PKM Jawa-Bali, Ganjar Ambil Skala Prioritas

Selain itu, adanya peningkatan kegiatan Satgas II (Pencegahan) Operasi Aman Nusa II melalui sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, media cetak dan elektronik.

Selanjutnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholders lainnya untuk melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi serta mengawal, mengawasi serta mendorong pihak Pemda untuk mempercepat pelaksanaan belanja barang maupun modal, penyaluran seluruh program bantuan sosial pemerintah serta memberikan kemudahan investasi dan kegiatan usaha terutama pada triwulan I tahun 2021 dalam rangka mendukung program pemulihan perekonomian nasional.

Terakhir, mempelajari dan memahami serta mengikuti perkembangan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholders atau pemangku kepantingan lainnya dalam rangka persiapan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

Jokowi Didesak Batalkan TWK

Sabtu, 18 September 2021 | 01:50 WIB

Hadapi Ledakan Mobilitas Penduduk

Sabtu, 18 September 2021 | 01:39 WIB

Polres Usulkan IPAL di Polokarto

Sabtu, 18 September 2021 | 01:28 WIB

Borobudur dan Prambanan Mulai Dibuka

Sabtu, 18 September 2021 | 01:20 WIB

Keluarga Minta Kasus Live Bunuh Diri Dibongkar

Jumat, 17 September 2021 | 21:57 WIB

WHO: Awas Lonjakan Mobilitas Warga

Jumat, 17 September 2021 | 14:18 WIB
X