Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Saatnya Lebih Diperhatikan

- Selasa, 8 Desember 2020 | 15:33 WIB
suaramerdeka.com/dok
suaramerdeka.com/dok

JAKARTA, suaramerdeka.com -  Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada Selasa 8 Desember hendaknya menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat penerimaan  para penyandang berkebutuha bkhusus .

"Kepada para stakeholder dan perusahaan peserta program Badan Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) agar mendukung semaksimal mungkin upaya pemberdayaan pekerja penyandang disabilitas," kata Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Krishna Syarif, di Jakarta, Selasa, dalam Seminar Webinar  “Mewujudkan Pekerja Disabilitas yang Inklusi Dengan Program Kembali Kerja”.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto menilai  kesadaran dan empati masyarakat sangat penting mengingat para penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai Warga Negara Indonesia.

Baca Juga: Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Harus Jadi Agenda Nasional

Baca Juga: Implementasi JKK-RTW BPJAMSOSTEK Kembali Raih Penghargaan

"BPJAMSOSTEK berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah dalam melakukan transformasi disabilitas, dari yang sebelumnya Charity Based Approach menjadi Human Right Based Approach melalui jaminan sosial, khususnya program JKK RTW (Jaminan Kecelakaan Kerja Return To Work)," ucap Agus.

Terkait dengan penyandang disabilitas, BPJAMSOSTEK melalui program JKK RTW telah mengakomodir ruang bagi para penyandang disabilitas untuk dapat tetap berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Melalui program ini, perusahaan harus memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal dan memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan.

Agus mengingatkan agar tidak mengesampingkan kebutuhan para pekerja penyandang disabilitas, khususnya dalam mendapatkan hak atas kesempatan memperoleh pekerjaan. Oleh karenanya penting bagi kita semua untuk memastikan negara memberikan perhatian yang setara untuk semua penyandang disabilitas.

Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden sekaligus juru bicara kepresidenan bidang sosial, mengatakan pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memastikan terwujudnya ekonomi inklusif.

Menurut Angkie, penyandang Disabilitas memiliki skill-set yang baik dalam beradaptasi, khususnya menggunakan teknologi. Jadi perusahaan dengan mekanisme kerja remote working, digital dan atau telemarketing sangat mungkin untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Krishna menghimbau agar seluruh pemberi kerja ataupun pengusaha mematuhi regulasi yang telah ditetapkan terkait pemberdayaan disabilitas, sesuai dengan Undang undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2% difabel dari jumlah pegawai.

Sementara pada ayat 2 pasal yang sama menyebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% dari total pegawai. Selain itu juga sebaiknya pemberdayaan CSR (Corporate Social Responsibility) dari pengusaha kepada penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar dapat memperbaiki ekosistem ekonomi komunitas disabilitas.

Ia mengingatkan bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh warga negara yang dijamin oleh Undang undang. Maka sudah sewajarnya kita mematuhi dan memastikan perusahaan dan pekerja kita telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK, agar tenang dalam bekerja dan kesejahteraan pekerja pun terjamin.

 

 

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

LRT Kecelakaan di Cibubur, Diduga Human Error

Senin, 25 Oktober 2021 | 20:52 WIB
X