KBST dan Polda Sultra Soroti Penggunaan Bahasa yang Dituturkan Masyarakat, Timpang dan Sengaja Membenturkan

- Sabtu, 23 Oktober 2021 | 13:18 WIB
Bahasa di masyarakat. (foto ilustrasi: pixabay)
Bahasa di masyarakat. (foto ilustrasi: pixabay)

SULTRA, suaramerdeka.com - Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (KBST) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) pada puncak acara Bulan Bahasa dan Sastra 2021 di Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu, menjalin kerja sama dalam bingkai linguistik forensik.

Kerja sama dalam bingkai linguistik forensik ini dalam rangka menyoroti penggunaan bahasa yang dituturkan masyarakat terkadang timpang, kebablasan, tidak terkendali, atau sengaja membenturkan dibenturkan.

Sehingga berakibat rusaknya kebahasaan, nilai-nilai persaudaraan, dan keharmonisan sosial masyarakat.

Baca Juga: Aturan Tes PCR untuk Syarat Penerbangan Menuai Kritik, Guntur Romli Pertanyakan Perubahan Langkah Screening

"Dalam menganalisis masalah kebahasaan seperti itu tidak terlepas dari peran linguistik forensik sebagai pisau bedah analisis bahasa kaitannya dalam bidang hukum," kata Kepala KBST, Herawati.

Ia juga mengajak peserta untuk menjadi pengguna bahasa yang cerdas sesuai dengan trigatra bangun bahasa.

Yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.

Baca Juga: Jaga Standar Program Kartu Prakerja, Pemerintah Apresiasi Dukungan Akademisi

Kapolda Sultra, Yan Sultra I menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Karena telah banyak membantu dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus yang berhubungan dengan Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Ia juga menyambut baik kerja sama dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Polda Sultra.

"Kita ketahui bersama bahwa kami kepolisian sangat berkepentingan dengan Badan Bahasa dalam penyidikan, khususnya saksi ahli," ujar Yan Sultra.

Kapolda Sultra itu berharap, sinergisitas yang selama ini telah terbangun antara kedua instansi dapat semakin baik.

"Menurut data dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Sultra, sejak tahun 2020 sampai 2021, kasus yang memerlukan koordinasi dan pendapat ahli dari kantor bahasa berdasarkan pengaduan yang masuk sebanyak 552 pengaduan masyarakat dan 387 atau sekitar 57 persen di antaranya memerlukan pendapat ahli bahasa," ungkap dia.

Halaman:
1
2

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sempat Jadi Sultan, Warga Kampung Miliarder Kini Galau

Selasa, 25 Januari 2022 | 22:55 WIB

RK: Kita Tak Pernah Merencanakan Pembangunan Ibukota

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:42 WIB
X