Terjerat Kasus Dugaan Perjanjian Fiktif, Mantan Dirut PT DI Minta Disidang Terpisah

- Senin, 2 November 2020 | 18:33 WIB
Istimewa
Istimewa

BANDUNG, suaramerdeka.com - Terdakwa Budi Santoso sempat meminta disidang terpisah usai pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan memperkaya diri dan orang lain, memanfaatkan perjanjian fiktif dengan mitra penjualan yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (2/11).

Mantan Dirut PT DI itu menjalani sidang perdananya bersama dengan anak buahnya, Irzal Rinaldi Zailani yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran sekaligus Asisten Direktur Aircraft Integration.

Baca Juga: Dugaan Korupsi PT DI, Kepala Biro Umum Kemensetneg Diperiksa KPK

Baca Juga: Mantan Dirut Ditahan KPK, PT DI Serahkan ke Proses Hukum

"Untuk memaksimalkan perkara, kami harap ada pemisahan. Ini supaya peran masing-masing terbuka," kata penasehat hukum BS dalam persidangan. Ucapan itu dilontarkan setelah mereka sepakat tak mengajukan eksepsi.

Hanya saja, permintaan itu ditolak majelis hakim. Jaksa KPK pun mengingatkan bahwa dakwaan atas nama Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani dituangkan dalam satu berkas. "Kenapa satu berkas karena ini bersama-sama," kata Ariawan Agustiartono.

Dalam persidangan disebutkan bahwa perbuatan memperkaya diri dan pihak lain itu berlangsung sejak 2008 hingga 2016. Dari perbuatan tersebut, Budi Santoso mendapatkan dana khusus sebesar Rp 2 miliar sedangkan Irzal Rinaldi Zailani sebanyak Rp 13,09 miliar.

Dana tersebut mengalir pula ke pejabat tinggi PT DI lainnya seperti Budiman Saleh dan Arie Wibowo. Untuk pihak lain, dana tersebut juga diberikan kepada konsumen pemberi kerja (end user) PT DI yang jumlahnya mencapai Rp 178 miliar. Mitra penjualan sebanyak Rp 82,4 miliar sehingga total kerugian negara mencapai Rp 202, 1 miliar plus 8,6 Juta USD.

Awal mulanya dana khusus tersebut tak terlepas dari penawaran PT DI terhadap pihak pemberi kerja. Biaya khusus itu dimasukan dalam struktur cost penawaran. Mereka kemudian mendapat kontrak dari end user seperti Basarnas, BPPT, Kemenhan dan tiga angkatan, kepolisian, dan Sekretariat Negara senilai total Rp 3 triliun.

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

Gus Yahya: Jangan Sampai Peradaban Runtuh

Selasa, 7 Februari 2023 | 14:02 WIB

Ini 4 Quotes Para Tokoh Terkait Peringatan 1 Abad NU

Selasa, 7 Februari 2023 | 12:42 WIB
X