Ganti Rugi Proyek Bendungan Bener Masih Tahap Perhitungan

Nugroho
- Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:03 WIB
Ganti Rugi Proyek Bendungan Bener Masih Tahap Perhitungan. (istimewa)
Ganti Rugi Proyek Bendungan Bener Masih Tahap Perhitungan. (istimewa)

SLEMAN, suaramerdeka.com - Ganti rugi proyek Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo masih dalam tahap perhitungan. Tahapan ini ditargetkan selesai pada November mendatang, setelah itu akan dilakukan musyawarah.

"Harapannya, hasil penilaian nanti bisa diterima masyarakat," kata Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Yosianda Radi Wicaksono disela media gathering di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (27/10).

Pembangunan bendungan setinggi 170 meter ini diperhitungkan membutuhkan lahan kurang lebih 5.000 bidang. Sejauh ini baru 4 bidang atau satu per mil yang berhasil dibebaskan. Bendungan Bener nantinya menggenangi dua wilayah kabupaten yakni Purworejo dan Wonosobo dengan total luasan sekitar 600 hektare.

"Gongnya di bulan November, ada 2.200 KK setuju atau tidak untuk dibebaskan. Kalau tidak setuju, sesuai Peraturan Presiden Nomer 71 Tahun 2017 maka pembayaran ganti rugi lewat konsinyasi dititipkan di pengadilan," jelasnya.

Namun, warga juga bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat. Nantinya, hakim yang akan memutuskan keberatan dikabulkan atau tidak.

"Seperti kemarin, ada satu pemohon yang keberatannya dikabulkan. Sekarang kami masih menunggu instruksi dari kementerian, apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak," ungkap Yosianda.

Kendati ada warga yang menolak, dipastikan tidak ada perubahan rencana lokasi bahkan tim sudah mulai melakukan pekerjaan galian timbunan. Sehingga, kata dia, tidak mungkin ada pergeseran titik lagi.

Menanggapi respon penolakan sebagian warga, pihak BBWSSO telah melakukan komunikasi ulang. Menurut Yosianda, tanggapan masyarakat sudah positif sehingga diharapkan akhir tahun ini proses pembebasan lahan bisa terselesaikan.

"Untuk anggarannya masih menunggu penilaian, laporan appraisal baru selesai pada Oktober ini. Pihak Kementerian Keuangan sendiri menyatakan anggarannya fleksibel, disesuaikan dengan penilaian appraisal," ujarnya.

Halaman:

Editor: Nugroho

Terkini

X