MPR Berencana Lahirkan PPHN, Proses Penyusunan dan Penetapan Harus Inklusif

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:12 WIB
Focus Group Discussion 'MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif' di Press Room MPR RI, Jakarta, Senin, 18 Oktober 2021. (suaramerdeka.com / dok)
Focus Group Discussion 'MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif' di Press Room MPR RI, Jakarta, Senin, 18 Oktober 2021. (suaramerdeka.com / dok)

 

JAKARTA, suaramerdeka.com - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati menekankan pemerintah sangat membutuhkan perencanaan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Menurutnya, rencana MPR RI melahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), proses penyusunan dan penetapannya harus dilakukan secara inklusif, merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Soal pembangunan dan PPHN itu diutarakan Diani Sadiawati dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR RI 'MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif' di Press Room MPR RI, Jakarta, Senin, 18 Oktober 2021.

"Sesuai prinsip universal dari pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs), yakni 'leave no one behind' (tidak ada yang ditinggalkan).

Baca Juga: Harga Minyak Global Mundur Usai Data Produksi Industri AS Turun

"Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada peraturan, kebijakan, dan praktik sosial yang mengabaikan atau bahkan mengeksklusi kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat."

"Pemerintah Indonesia secara serius berkomitmen terhadap pelaksanaan SDGs dengan disahkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," ujar Diani

Diani menjelaskan, karena penyusun PPHN adalah MPR yang merupakan lembaga perwakilan, sisi inklusivitas PPHN tercermin dari sejauh mana MPR menjadi penjelmaan seluruh rakyat.

Dalam konteks Indonesia, perwakilan politik sepenuhnya diselenggarakan oleh partai politik, sedangkan perwakilan teritorial menjadi porsi dari Dewan Perwakilan Daerah.

Baca Juga: Pasar Wonodri Terapkan Aplikasi PeduliLindungi, Jadi Percontohan

Sejak saat amandemen keempat konstitusi, sudah tidak ada lagi Utusan Golongan yang merupakan bentuk representasi fungsional.

"Utusan Golongan pada dasarnya menjadi solusi dalam hal ada celah tidak terwakilinya fungsi-fungsi penting dalam masyarakat, seperti kelompok keahlian tertentu, kalangan profesional, asosiasi pelaku usaha, petani, pekerja, dan seterusnya."

"Di dalam kondisi sekarang, jika PPHN dihidupkan, penyusunannya secara eksklusif akan dipegang oleh kalangan partai politik (DPR) dan wakil daerah (DPD). Inklusivitas proses penyusunan PPHN menjadi sangat penting karena berkaitan dengan berbagai komitmen SDGs yang pondasinya adalah prinsip 'leave no one behind'," jelas Diani.

Diani menambahkan, PPHN seyogyanya menjadi karya kolektif bangsa Indonesia, di mana seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali, dapat menyampaikan aspirasinya.

Jadi, kegiatan turunannya, yaitu Perencanaan Pembangunan Nasional pun menjadi inklusif.

"Keberadaan Utusan Golongan terdapat dalam sistem perwakilan di sejumlah negara, dengan format kelembagaan yang berbeda-beda. Di Hong Kong misalnya, kursi functional constituencies (FCs) bahkan pernah mengisi setengah dari keseluruhan kursi Legislative Council."

"FCs pernah memiliki peran yang sangat signifikan bagi kepentingan berbagai sektor dan komunitas dan pada akhirnya berperan penting pada pembangunan Hong Kong. Sementara di Perancis, kelembagaan representasi fungsional tidak berada di lingkungan parlemen, tetapi secara konstitusional diakui," tandas Diani.***

Halaman:
1
2

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X